BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana.
Langkah tersebut dilakukan dengan meningkatkan kapasitas warga melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang digelar pada 5 desa di wilayah Kecamatan Kedungadem, mulai 10 hingga 13 Agustus 2026, di Balai Desa Kepohkidul.
Program ini menyasar Desa Kepohkidul, Desa Geger, Desa Babadkidul, Desa Duwel dan Desa Pejok.
Kegiatan dilaksanakan di masing-masing desa dengan menghadirkan fasilitator dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur.
Warga dibekali pemahaman mengenai kajian risiko bencana, pemetaan wilayah, kesiapsiagaan, penyusunan rencana kontingensi hingga penguatan kelembagaan.
Pembentukan Destana diarahkan untuk membangun kemampuan masyarakat agar mampu mengenali ancaman di lingkungan masing-masing sekaligus memetakan potensi yang bisa memicu bencana.
Dengan pemetaan tersebut, masyarakat diharapkan dapat menentukan langkah mitigasi yang tepat, mulai dari mengurangi risiko hingga menyiapkan respons ketika bencana benar-benar terjadi.
Program Destana juga mendorong lahirnya masyarakat yang mandiri, tangguh dan mampu mengambil keputusan secara cepat ketika menghadapi kondisi darurat.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa bencana tidak mengenal waktu.
Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat harus dibangun jauh sebelum kejadian berlangsung.
“Bencana itu kita tidak tahu kapan datangnya, tapi bisa dimitigasi,” ujar Bupati, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik serta potensi ancaman yang berbeda.
Kondisi tersebut membuat langkah persiapan tidak bisa dilakukan secara seragam.
Desa perlu mengetahui secara detail potensi bencana yang mungkin muncul di wilayahnya, kemudian menentukan langkah mitigasi, sistem peringatan dini, hingga mekanisme koordinasi yang sesuai.
Bupati juga mencontohkan sejumlah ancaman yang perlu diantisipasi masyarakat, terutama saat memasuki kondisi tertentu.
Potensi bencana seperti angin kencang atau puting beliung, kekeringan, hingga kebakaran membutuhkan kesiapan berbeda.
Saat musim kemarau, misalnya, kewaspadaan terhadap kebakaran harus ditingkatkan, terutama di kawasan yang rawan.
Menurut Bupati, mitigasi bukan hanya soal mengetahui ancaman, tetapi memastikan masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika tanda-tanda bahaya mulai muncul.
“Mitigasinya yang penting, makanya nanti diinventarisir kira-kira potensinya apa, setelah itu pelatihannya apa, kemudian koordinasinya harus dengan siapa,” jelasnya.
Selain kemampuan warga, pemerintah juga menekankan pentingnya sistem komunikasi dan koordinasi yang jelas.
Dalam kondisi darurat, sinergi antara pemerintah desa, BPBD, relawan, tenaga medis, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting agar penanganan dapat berlangsung cepat dan terarah.
Bupati meminta seluruh unsur tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.
Koordinasi harus dibangun sejak sebelum bencana agar ketika keadaan darurat terjadi, setiap pihak sudah memahami peran masing-masing.
Kelembagaan di tingkat desa juga menjadi perhatian. Program Destana diharapkan tidak berhenti setelah pelatihan selesai, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan desa.
“Pastikan di tiap-tiap desa itu ada kelembagaannya. Jangan sampai nanti tidak ada regulasinya. Setelah itu peran aktif masyarakat harus dibangun,” tegasnya.
Bupati Setyo Wahono menegaskan, tujuan utama Destana adalah membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana.
“Sehingga desa tidak hanya menjadi objek penanganan, tetapi mampu menjadi garda terdepan dalam mengurangi risiko dan melindungi warganya,” tegasnya.
Di tengah pembentukan Destana, Pemkab Bojonegoro juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau.
Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, menyampaikan bahwa sejak Januari hingga Agustus 2024 telah terjadi 234 kejadian kebakaran di wilayah Bojonegoro.
Tingginya kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, khususnya ketika kondisi lingkungan semakin kering.
Warga juga dihimbau tidak sembarangan membakar sampah maupun rumput bambu secara sembarangan.
“Jika pembakaran tidak dapat dihindari, pengawasan harus dilakukan secara ketat agar api tidak merembet dan memicu kebakaran yang lebih besar,” ungkapnya.
Pembentukan Destana diharapkan menghasilkan sistem kesiapsiagaan yang tumbuh dari masyarakat sendiri.
Sejumlah komponen penting akan diperkuat, mulai dari tanggap bencana, pembentukan kepengurusan, kajian risiko, rencana penanggulangan bencana, hingga penyusunan rencana kontingensi dan aksi pengurangan risiko bencana.
Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa, relawan, serta masyarakat dalam menghadapi situasi kebencanaan.
Tidak berhenti pada kesiapsiagaan, masyarakat juga diharapkan mampu melakukan simulasi kebencanaan, mengenali risiko, menyusun rencana, serta mengambil tindakan secara tepat ketika terjadi keadaan darurat.
Pemerintah ingin setiap desa memiliki kemampuan untuk berdiri lebih kuat ketika menghadapi ancaman bencana. (Pro/er)
