GOWA — Gelombang protes menuntut transparansi penegakan hukum bergulir di Kabupaten Gowa.
Aliansi Suara Keadilan menggelar aksi demonstrasi mendatangi dua markas penegak hukum sekaligus, yakni Pengadilan Negeri (PN) Gowa dan Mapolresta Gowa, pada Senin (24/8/2026).
Massa aksi datang membawa deretan tuntutan penting, mereka mendesak adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap jajaran aparat penegak hukum yang dinilai kurang profesional dan transparan dalam menangani perkara.
Dalam orasinya, aliansi meminta Mahkamah Agung (MA) RI bersama Komisi Yudisial (KY) turun tangan melakukan pengawasan ketat.
Mereka mengusulkan evaluasi total terhadap kinerja Ketua PN Gowa apabila terindikasi melanggar kode etik maupun pedoman perilaku hakim.
Jika pemeriksaan membuktikan adanya ketidakprofesionalan, massa menuntut sanksi tegas hingga tindakan pencopotan dari jabatan sesuai aturan yang berlaku.
Tak hanya lembaga peradilan, proses hukum di internal Polresta Gowa turut menjadi sasaran kritik.
Aliansi mendesak Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolresta Gowa melakukan audit investigatif terhadap jajaran Reskrim mulai dari penyidik, Kanit, hingga Kasat Reskrim.
Massa meminta Divpropam Polri mengevaluasi jajaran tersebut atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur.
Mereka mengingatkan agar tak ada oknum aparat yang merasa tersentuh hukum.
“Jangan ada penyidik yang merasa kebal hukum, jangan ada Kanit yang merasa kebal evaluasi dan jangan ada Kasat Reskrim yang menjadikan jabatannya sebagai tameng pertanggungjawaban,” tegas perwakilan aksi.
Aksi ini juga diwarnai penyampaian aspirasi dari Kumala Elfira, istri dari Ilyas Sitaba yang terseret kasus dugaan pencurian timbunan.
Ia secara terbuka meminta pertanggungjawaban oknum penyidik bernama Yusran terkait kejanggalan dalam penanganan kasus suaminya.
Meski menyampaikan tuntutan keras, Aliansi Suara Keadilan menegaskan bahwa aksi mereka sama sekali tidak berniat mengintervensi independensi hakim.
Mereka menekankan bahwa independensi lembaga hukum bukan berarti tertutup dari pengawasan publik.
Massa menutup aksinya dengan seruan agar seluruh proses hukum di Gowa berjalan adil tanpa memandang status, jabatan, maupun kekuasaan. (Rob)
