BOJONEGORO — Rencana perubahan komposisi kerja sama Participating Interest (PI) Blok Cepu menjadi perhatian serius Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan sejumlah pihak terkait, Jumat (21/8/2026).
Audiensi digelar untuk mencermati secara lebih mendalam rencana perubahan komposisi kerja sama PI Blok Cepu.
Komisi B DPRD Bojonegoro ingin memperoleh gambaran yang utuh, mulai dari latar belakang perubahan hingga dampaknya terhadap kepentingan daerah.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menegaskan bahwa setiap tahapan terkait kerja sama PI Blok Cepu harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, kepentingan Kabupaten Bojonegoro harus menjadi salah satu pertimbangan utama.
Pengelolaan PI dinilai memiliki hubungan erat dengan potensi penerimaan daerah sekaligus keberlanjutan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
“Setiap prosesnya harus transparan, akuntabel dan tetap memperhatikan kepentingan serta manfaat bagi Kabupaten Bojonegoro,” ujar Lasuri.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, mendorong agar persoalan perubahan komposisi PI dibawa ke forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Perubahan posisi permodalan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap komposisi pembagian hasil PI,” ungkapnya.
Dengan demikian, keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan mempertimbangkan posisi daerah dalam kerja sama tersebut.
Audiensi ini sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan potensi daerah.
Melalui dialog bersama pemerintah daerah dan pihak terkait, DPRD menghimpun berbagai informasi serta masukan sebelum melakukan pembahasan lanjutan.
Komisi B memastikan persoalan PI Blok Cepu tidak berhenti pada audiensi.
Berbagai data dan penjelasan yang diperoleh akan menjadi bahan pencermatan untuk mengawal proses perubahan kerja sama tersebut.
Komisi B DPRD Bojonegoro berharap pengelolaan PI Blok Cepu tetap memberikan kontribusi optimal bagi daerah, terutama dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (er)
