BOJONEGORO — Gelombang kritik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 terus berlanjut.
Kali ini, giliran Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Bojonegoro yang menyuarakan serangkaian catatan menohok terkait efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
Lewat juru bicaranya, Annafiy Aisya Sahila, SH., Fraksi Golkar menegaskan bahwa revisi APBD tidak boleh dipandang sekadar pergeseran angka di atas kertas.
Pemerintah daerah diingatkan agar setiap rupiah dana publik benar-benar dialokasikan untuk program produktif yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Golkar menyoroti proyeksi Pendapatan Daerah dalam P-APBD 2026 yang terkoreksi turun Rp176,68 miliar (3,87 persen) menjadi Rp4,38 triliun.
Kendati Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedikit terkerek 1,81 persen menjadi Rp1,10 triliun, angka tersebut dinilai belum mampu mendongkrak kemandirian fiskal Bojonegoro.
Hingga saat ini, ketergantungan Bojonegoro terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat mendominasi, yakni mencapai 76,21 persen dari total penerimaan.
Golkar mendesak Pemkab Bojonegoro menyusun roadmap jangka menengah yang terukur guna mengikis ketergantungan dana pusat.
Selain itu, sektor-sektor potensial seperti UMKM, pariwisata, retribusi parkir, hingga reklame harus digarap optimal lewat pemanfaatan teknologi digital, terutama saat target pajak daerah justru dipangkas Rp8,41 miliar.
Sorotan paling tajam mengarah pada kinerja penyerapan anggaran.
Hingga medio Juni 2026, realisasi total Belanja Daerah baru menyentuh 25,51 persen.
Ironisnya, realisasi Belanja Modal justru sangat memprihatinkan baru terealisasi 4,44 persen dari alokasi yang disiapkan.
Padahal, pos Belanja Modal dalam P-APBD 2026 justru diusulkan naik drastis 47,77 persen, dari Rp952,93 miliar menjadi Rp1,408 triliun.
Golkar memperingatkan agar penumpukan proyek di akhir tahun tak lagi terulang, sebab pola kejar tayang berisiko besar menurunkan kualitas fisik infrastruktur.
”Anggaran harus mengikuti prioritas, bukan prioritas yang mengikuti anggaran,” tegas Golkar.
Alokasi belanja fisik didesak berfokus pada kebutuhan mendasar publik seperti perbaikan jalan, irigasi, air bersih, sanitasi, serta sarana kesehatan dan pendidikan.
Selain penyerapan, melambungnya penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya yang membengkak Rp127,58 miliar (total menjadi Rp2,07 triliun) juga meminta perhatian serius.
Fraksi Golkar meminta audit menyeluruh untuk memastikan apakah SiLPA tersebut murni efisiensi atau akibat banyaknya program yang gagal dieksekusi tepat waktu.
Sebagai langkah konkret, Golkar mendorong penerapan digitalisasi menyeluruh mulai dari sistem penganggaran, pengadaan barang atau jasa, hingga pemantauan proyek secara real.time demi menekan celah kebocoran.
Kendati melayangkan sederet kritik pedas, Fraksi Golkar menyatakan siap mengawal dan melanjutkan pembahasan Raperda P-APBD 2026.
Dukungan tersebut diberikan dengan syarat Pemkab Bojonegoro mampu memberikan jawaban substantif dan komitmen perbaikan pada agenda pembahasan berikutnya. (Er)
