BOJONEGORO – Persoalan banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi perhatian serius DPRD Bojonegoro.
Dalam rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA), Komisi D DPRD Bojonegoro mendorong percepatan proyek infrastruktur pengendalian air sekaligus penyusunan master plan penanganan banjir secara menyeluruh.
Rapat yang berlangsung pada, Senin (18/5/2026), dipimpin Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Imam Sholikin.
Rapat turut dihadiri Wakil Ketua Komisi D, Syukur Priyanto bersama anggota dan jajaran Dinas PU SDA Bojonegoro.
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Imam Sholikin menegaskan pentingnya kesiapan administrasi dan perencanaan proyek sejak awal agar program infrastruktur sumber daya air tidak molor saat memasuki tahun anggaran baru.
Menurutnya, banyak proyek strategis yang membutuhkan proses panjang mulai dari penyusunan dokumen perencanaan hingga pengajuan anggaran.
Karena itu, seluruh tahapan harus dipersiapkan lebih dini agar pekerjaan bisa langsung berjalan ketika anggaran turun.
“Perencanaan harus matang sejak sekarang. Jangan sampai proyek terlambat hanya karena administrasi belum siap. Kalau pengajuan lebih awal, maka proyek 2027 nanti bisa langsung dieksekusi,” ujar Imam Sholikin.
Ia juga menekankan bahwa kelengkapan dokumen pendukung menjadi syarat utama agar usulan proyek dapat diproses dan direalisasikan sesuai target.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Syukur Priyanto, menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemkab Bojonegoro, khususnya di kawasan perkotaan dan wilayah aliran Bengawan Solo.
Menurutnya, penanganan banjir tidak cukup hanya memperbaiki saluran air, tetapi juga membutuhkan konsep besar pengelolaan tata air daerah melalui penyusunan master plan yang terintegrasi.
Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah kawasan Ngrowo, tepatnya area belakang SPBU yang dinilai memiliki potensi menjadi lokasi penampungan air sementara saat debit meningkat.
Syukur menyebut, normalisasi kawasan tersebut dapat membantu mengurangi genangan air yang selama ini kerap terjadi saat hujan deras mengguyur Kota Bojonegoro.
“Jadi bukan hanya saluran pembuangan air yang dibenahi, tetapi juga titik-titik penampungan air harus ditata. Kalau normalisasi dilakukan, potensi genangan bisa ditekan,” jelasnya.
Selain Ngrowo, Komisi D juga menyoroti kawasan Jalan Panglima Sudirman (Pangsud) yang hampir setiap musim hujan mengalami banjir.
Lokasi tersebut dinilai perlu menjadi prioritas dalam penataan drainase dan normalisasi saluran air.
Melalui rapat ini, DPRD Bojonegoro berharap koordinasi antara legislatif dan Dinas PU SDA semakin kuat sehingga program pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur sumber daya air dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi mengurangi dampak banjir yang selama ini dikeluhkan masyarakat. (er)
