BOJONEGORO – Perayaan 3 dekade PT BPR Bank Daerah Bojonegoro justru memicu polemik di tengah masyarakat.
Agenda konser yang digadang-gadang sebagai “pesta rakyat” kini menjadi sorotan, terutama setelah muncul dugaan anggaran mencapai Rp1,1 miliar serta kebijakan penjualan tiket kepada publik.
Konser yang rencananya akan menghadirkan band papan atas Ungu di Stadion Letjen H. Soedirman pada 23 Mei 2026 itu ramai diperbincangkan, baik di lingkungan warga Bojonegoro maupun media sosial.
Banyak yang mempertanyakan konsep acara yang disebut untuk masyarakat luas, namun tetap memungut biaya masuk.
Sejumlah warga Bojonegoro mengaku kecewa. Salah satunya Lia, warga Bojonegoro, yang menilai konsep pesta rakyat seharusnya lebih inklusif dan tidak membebani masyarakat.
Menurutnya, ada banyak contoh kegiatan serupa yang tetap bisa berjalan tertib tanpa harus menarik biaya dari masyarakat, seperti konser gratis dengan sistem pembatasan tiket.
“Kalau memang untuk rakyat, seharusnya bisa gratis. Tinggal diatur saja jumlah penontonnya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kondisi ekonomi masyarakat Bojonegoro yang masih belum sepenuhnya pulih, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digencarkan pemerintah.
Menurutnya, dana besar seharusnya bisa dialokasikan untuk program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat Bojonegoro.
Di sisi lain, Direktur BPR Bojonegoro, Sutarmini, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi branding agar lembaganya lebih dekat dengan generasi muda serta mengikuti tren kekinian.
Dia menegaskan bahwa pembiayaan acara tidak berasal dari internal BPR, melainkan dari kerja sama sponsorship dan dukungan pihak ketiga.
“Ini bagian dari marketing, bukan menggunakan dana BPR. Kami menggandeng pihak lain untuk mendukung kegiatan ini,” jelasnya dalam pra konferensi pers.
Selain itu, pihak BPR juga mengklaim bahwa konser ini bertujuan untuk mendorong geliat UMKM lokal agar ikut berkembang melalui momentum acara besar tersebut.
Namun, saat dimintai rincian terkait anggaran, pihak penyelenggara belum memberikan penjelasan lebih lanjut.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Bojonegoro, Laila Nur Aini, memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan dana dari APBD.
“Yang jelas tidak menggunakan anggaran APBD. Pemerintah daerah hanya sebagai pembina,” tegasnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa seluruh konsep dan pelaksanaan kegiatan merupakan inisiatif dari internal BPR, sementara pemerintah hanya melakukan pendampingan.
Terkait skema pendanaan, Laila menyebut bahwa kebutuhan konser akan ditutup melalui penjualan tiket yang dikelola bersama pihak event organizer.
Namun, detail target maupun jumlah tiket yang terjual belum diketahui oleh pihaknya.
Di tengah polemik yang berkembang, isu mengenai besaran anggaran miliaran rupiah yang sempat beredar dan kemudian menghilang dari sejumlah pemberitaan semakin memicu kecurigaan publik.
Narasi yang simpang siur membuat masyarakat Bojonegoro bertanya-tanya terkait transparansi pengelolaan dana kegiatan tersebut.
Jika benar anggaran yang digunakan mencapai Rp1,1 miliar, sementara tiket tetap dijual dengan harga yang dianggap tinggi, maka wajar jika publik menuntut keterbukaan informasi dari pihak penyelenggara.
Kini, sorotan masyarakat Bojonegoro tidak hanya tertuju pada kemeriahan konser, tetapi juga pada kejelasan dan akuntabilitas di balik penyelenggaraannya. (er)
