JAKARTA – Padamnya listrik massal di enam provinsi Sumatera memicu sorotan tajam terhadap tata kelola energi nasional.
Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memerintahkan audit investigatif terhadap dugaan korupsi pengadaan batubara di lingkungan PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI.
KOSMAK menilai dugaan manipulasi kualitas dan harga batubara telah berlangsung bertahun-tahun dan berpotensi merugikan negara hingga Rp135 triliun.
Dugaan tersebut muncul setelah adanya indikasi pasokan batubara berkualitas rendah yang tidak sesuai spesifikasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN.
Koordinator KOSMAK, Ronald Loblobly, menyebut batubara yang dipasok ke PLN EPI diduga hanya memiliki kualitas sekitar 3.000 GAR.
Padahal, sebagian besar boiler PLTU PLN membutuhkan batubara dengan spesifikasi 4.400 hingga 4.800 GAR agar pembangkit dapat bekerja optimal.
Menurutnya, dengan kebutuhan batubara PLN EPI yang mencapai 161,2 juta metric ton pada 2023, potensi kerugian negara akibat dugaan manipulasi kualitas dan harga bisa mencapai sekitar Rp15 triliun per tahun.
“Kualitas batubara yang tidak sesuai spesifikasi menyebabkan pembangkit bekerja tidak efisien, konsumsi meningkat, hingga mempercepat kerusakan peralatan,” ujar Ronald dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
KOSMAK juga menyoroti sejumlah perusahaan pemasok batubara yang disebut mendapat kontrak jangka panjang dengan PLN EPI.
Dalam keterangannya, organisasi tersebut menduga adanya praktik terstruktur yang melibatkan oknum pejabat, surveyor, hingga pengusaha tambang.
Nama Febrie Adriansyah ikut disebut dalam laporan tersebut. KOSMAK menduga adanya keterkaitan dengan perusahaan surveyor batubara yang disebut memiliki hubungan kepentingan dalam rantai pengadaan batubara PLN EPI.
Selain itu, KOSMAK mengungkap dugaan modus manipulasi dilakukan melalui dokumen Certificate of Analysis (CoA) yang mencantumkan kualitas batubara seolah sesuai kontrak.
Namun, kondisi di lapangan disebut berbeda.
Dalam operasional PLTU, dugaan penggunaan batubara berkualitas rendah disebut dapat terlihat dari naiknya heat rate, konsumsi bahan bakar yang lebih boros, hingga munculnya kerak pada boiler pembangkit.
KOSMAK menilai investigasi sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah melalui audit digital terintegrasi.
Mulai dari penelusuran asal IUP batubara, data SCADA/DCS pembangkit, hasil laboratorium internal PLTU, hingga jejak komunikasi antara pemasok, surveyor, dan pejabat pengadaan.
Mereka meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap dugaan praktik yang dinilai telah berlangsung lama dan berdampak pada efisiensi energi nasional.
“Ini bukan sekadar konflik kepentingan, tetapi diduga merupakan praktik yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak,” tegas Ronald.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak PLN Energi Primer Indonesia maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan KOSMAK terkait tudingan tersebut. (dpw)
