BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung melalui Dialog Interaktif Sapa Bupati, Kamis (3/9/2026), di Pendopo Malowopati.
Mengangkat tema “Menata Kota, Memudahkan Warga”, forum tersebut menjadi ajang untuk membahas berbagai persoalan sekaligus rencana pembangunan daerah, mulai dari penataan ruang publik, infrastruktur, pasar rakyat, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Dialog dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, jajaran Asisten Sekda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa/lurah, serta sejumlah unsur masyarakat.
Masyarakat juga dapat mengikuti jalannya dialog melalui kanal daring.
Dalam pemaparan pembangunan perkotaan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Kabupaten Bojonegoro, Satito Hadi, menyampaikan sejumlah rencana revitalisasi ruang publik dan infrastruktur.
Penataan diarahkan untuk menciptakan kawasan perkotaan yang lebih nyaman sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
Beberapa kawasan strategis yang menjadi perhatian antara lain Alun-Alun Bojonegoro, Masjid Darussalam dan Taman Rajekwesi.
Tak hanya ruang publik, penataan pasar rakyat juga menjadi salah satu agenda penting dalam dialog tersebut.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Moh. Akhmadi, menjelaskan bahwa pembenahan pasar tidak sekadar berkaitan dengan bangunan fisik.
Pemerintah juga menyiapkan penataan zonasi pedagang, sanitasi, pengelolaan sampah, drainase, ruang terbuka hijau, fasilitas publik, keamanan, hingga sistem parkir.
Konsep tersebut diharapkan mampu menjadikan pasar lebih tertib, nyaman, aman, sekaligus memiliki daya saing sehingga aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat dapat berkembang.
Menariknya, dalam sesi dialog, perhatian terhadap kelompok penyandang disabilitas turut mengemuka.
Perwakilan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Cabang Bojonegoro menyampaikan aspirasi agar revitalisasi Pasar Kota turut memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
Salah satu yang diusulkan adalah penyediaan guiding block untuk membantu akses dan mobilitas penyandang tunanetra.
Aspirasi itu mendapat respon positif dari Bupati Bojonegoro, ia menegaskan bahwa pembangunan Pasar Kota nantinya tidak hanya mengejar perubahan fisik, tetapi juga memastikan pasar dapat digunakan dan diakses seluruh lapisan masyarakat.
“Insyaallah nanti pasarnya untuk disabilitas juga menjadi bagian dari perhatian kami,” tegasnya.
Selain persoalan tata kota dan pasar, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi lain.
Di antaranya berkaitan dengan pengaturan kawasan dan lalu lintas, pembangunan infrastruktur pertanian, bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, beasiswa, dukungan bagi penyandang disabilitas, serta penguatan pelaku UMKM.
Bupati menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Infrastruktur yang semakin baik, menurutnya, perlu diikuti dengan peningkatan kemandirian warga agar manfaat pembangunan benar-benar terasa.
Salah satu program pemberdayaan yang disorot adalah Gayatri.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong keluarga prasejahtera agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut juga akan ditindaklanjuti melalui perangkat daerah terkait.
Termasuk permohonan audiensi dari masyarakat maupun kelompok penyandang disabilitas.
Melalui Sapa Bupati, Pemkab Bojonegoro ingin memastikan proses pembangunan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
Penataan kota diarahkan untuk menghadirkan ruang publik dan layanan masyarakat yang lebih tertib, nyaman, inklusif, serta mudah diakses.
Dengan demikian, perubahan wajah Bojonegoro diharapkan tidak hanya membuat kota terlihat lebih tertata, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. (Pro/er)
