TUBAN – Aktivitas reaktivasi sumur minyak tua di Lapangan Tawun, Desa Kumpulrejo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, memicu penolakan dari masyarakat setempat.
Sejumlah warga memasang spanduk berisi tuntutan di depan lokasi pengeboran sebagai bentuk protes terhadap PT Tawun Gegunung Energi (PT TGE), mitra Kerja Sama Operasional (KSO) PT Pertamina EP.
Melalui aksi tersebut, warga meminta perusahaan menghentikan sementara seluruh aktivitas proyek sebelum menggelar sosialisasi resmi kepada masyarakat di Balai Desa Kumpulrejo.
Menurut warga, hingga kini belum ada penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan proyek reaktivasi sumur minyak tua.
Padahal, mereka menilai sosialisasi merupakan hak masyarakat sekaligus langkah penting untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan serta meminimalkan potensi persoalan di kemudian hari.
Warga berharap pihak perusahaan menjelaskan secara rinci berbagai aspek proyek, mulai dari dasar hukum, perizinan, tahapan pekerjaan, manfaat yang akan diterima masyarakat, potensi dampak terhadap lingkungan, hingga prosedur penanganan apabila terjadi kondisi darurat.
Selain persoalan minimnya komunikasi, masyarakat juga menyoroti dampak aktivitas kendaraan proyek yang setiap hari melintas menuju lokasi pengeboran.
Mereka mengeluhkan kondisi jalan poros kecamatan yang mulai mengalami kerusakan akibat sering dilalui kendaraan bertonase besar pengangkut peralatan proyek.
“Setiap hari truk-truk besar membawa perlengkapan proyek melewati jalan ini. Akibatnya kondisi jalan mulai rusak,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Minggu (5/7/2026).
Tak hanya itu, ukuran kendaraan proyek yang besar juga disebut kerap menghambat arus lalu lintas.
Jalan yang relatif sempit membuat kendaraan dari arah berlawanan kesulitan berpapasan sehingga pengguna jalan lain harus menepi.
Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat jam berangkat dan pulang sekolah maupun pada malam hari ketika jarak pandang terbatas.
Pemerintah Desa Kumpulrejo berharap manajemen PT TGE segera membuka ruang dialog dengan masyarakat melalui forum resmi di balai desa.
Dalam pertemuan tersebut, warga meminta perusahaan memaparkan dokumen lingkungan yang berkaitan dengan proyek, strategi mitigasi dampak lalu lintas, serta komitmen terhadap perbaikan dan pemeliharaan jalan yang terdampak aktivitas operasional.
Bagi warga, pemasangan spanduk bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan penyampaian aspirasi secara damai agar perusahaan segera membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat.
Ali (42), salah seorang warga, mengatakan masyarakat masih mengedepankan jalur musyawarah.
Namun apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan, warga akan membahas langkah lanjutan melalui forum desa.
“Kami memilih cara yang baik dengan meminta perusahaan datang berdialog bersama masyarakat. Kalau tidak ada respons, kami akan bermusyawarah untuk menentukan langkah berikutnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, harapan masyarakat sebenarnya sederhana.
Warga ingin perusahaan hadir untuk menjelaskan proyek secara terbuka, membahas kemungkinan kompensasi apabila muncul dampak terhadap masyarakat, serta bertanggung jawab atas kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan aktivitas kendaraan proyek.
“Hanya dengan komunikasi yang baik, kegiatan ini bisa berjalan tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” katanya.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak PT Tawun Gegunung Energi maupun PT Pertamina EP belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga, pelaksanaan sosialisasi, maupun dugaan dampak aktivitas proyek terhadap kondisi jalan di Kecamatan Bangilan.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dan akan memuat hak jawab sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang. (er)
