JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) yang tengah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dosen melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
ADI saat ini mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tuntutan agar negara menetapkan standar gaji pokok dosen minimal dua kali Upah Minimum Regional (UMR).
Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu, Ketua Umum ADI Mohammed Ali Berawi mengungkapkan masih banyak dosen di Indonesia yang harus mencari pekerjaan tambahan di luar kampus demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Menurut Ali, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Ia menilai sulit bagi dosen untuk menjalankan tugas akademik secara maksimal apabila masih dibebani persoalan ekonomi keluarga dan kebutuhan dasar sehari-hari.
“Bagaimana dosen bisa fokus menghasilkan riset, mengajar secara optimal, dan mengabdi kepada masyarakat jika kesejahteraannya sendiri belum terpenuhi,” ungkapnya dalam sidang uji materi di MK.
ADI pun meminta negara lebih serius melakukan reformasi pendidikan tinggi dengan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para dosen.
Dukungan terhadap perjuangan tersebut datang dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), organisasi konstituen Dewan Pers.
Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus menilai sudah waktunya pemerintah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan penghasilan dosen di Indonesia.
Menurutnya, isu kesejahteraan dosen bukan sekadar persoalan ekonomi para tenaga pengajar, melainkan menyangkut kualitas masa depan pendidikan nasional.
“Ini bukan hanya soal kesejahteraan dosen, tetapi juga tentang masa depan pendidikan Indonesia,” ujar Firdaus, Jumat (29/5/2026).
Firdaus juga menyoroti rendahnya standar penghasilan dosen di Indonesia dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Ia menyebut rata-rata gaji dosen di Indonesia masih berada di kisaran Rp3,36 juta per bulan dan dinilai jauh dari layak.
“Indonesia termasuk yang paling rendah dalam standar gaji dosen di Asia Tenggara. Karena itu SMSI mendukung penuh perjuangan ADI untuk mendapatkan standar penghasilan yang layak bagi para dosen melalui Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.
Firdaus berharap perjuangan tersebut dapat membawa perubahan nyata bagi dunia pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. (dpw)
