BOJONEGORO – Bojonegoro dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi kedua se-Jawa Timur.
Dengan kekayaan daerah yang fantastis, harapan masyarakat terhadap pelayanan publik, khususnya transportasi umum, tentu tinggi. Namun sayangnya, harapan itu belum juga terwujud.
Hingga kini, Bojonegoro belum memiliki sistem transportasi umum modern dan terintegrasi seperti yang dimiliki oleh tetangganya, Kabupaten Tuban, dengan layanan andalannya yang bernama “Si Mas Ganteng” (Transportasi Masyarakat Tuban yang Elegan, Aman, Nyaman, dan Terintegrasi).
Tuban berhasil menghadirkan angkutan massal yang ramah lingkungan, tepat waktu, dan gratis untuk masyarakat sebuah terobosan yang membuat iri banyak daerah.
Sementara itu, Bojonegoro masih berkutat dengan angkutan kota yang sudah lusuh dan jumlahnya kian menyusut, layanan tidak menentu, serta minim kenyamanan.
Di tengah derasnya arus modernisasi dan urbanisasi, Bojonegoro seolah masih jalan di tempat dalam hal transportasi publik.
Pertanyaan besar pun muncul, ke mana sebenarnya dana APBD yang besar itu diarahkan? Mengapa sektor transportasi publik yang menjadi urat nadi mobilitas warga justru terabaikan.
“Kalau mau ke pasar kami harus naik ojek atau kendaraan pribadi. Angkot sekarang bisa dibilang sudah mati suri. Padahal kami butuh transportasi umum yang layak,” keluh Siti Aminah, warga Kecamatan Sumberrejo, pas ketemu dipasar setempat, Minggu (4/5/2025).
Minimnya transportasi umum tak hanya menyulitkan warga, tetapi juga berdampak pada ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, terutama bagi warga desa yang jauh dari pusat kota.
Ironis, di tengah kekayaan yang besar, Bojonegoro justru belum mampu memberikan hak dasar mobilitas yang layak bagi warganya.
Apakah ini bentuk kelalaian perencanaan atau sekadar abai terhadap kebutuhan rakyat.
Saatnya Bojonegoro bercermin pada Tuban, dan mulai mengevaluasi ke mana arah pembangunan sebenarnya dibawa. (yen)
