BOJONEGORO – Komitmen pengawasan pembangunan terus diperkuat oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah yang turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah proyek infrastruktur desa.
Sidak ini menyasar pembangunan yang dibiayai melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2025 di wilayah Bojonegoro.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kontrol pemerintah daerah agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta mematuhi aturan yang berlaku.
Terlebih, pada tahun 2025 Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran fantastis, yakni lebih dari Rp700 miliar untuk mendorong konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan desa.
Dalam sidak tersebut, Wabup didampingi sejumlah pejabat terkait, mulai dari Kepala PUBM, Inspektur Inspektorat, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, hingga Kepala Dinas PMD.
Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah jembatan penghubung Desa Ngulanan dan Desa Ngablak di Kecamatan Dander yang saat ini tengah dibongkar untuk proses perbaikan.
Wabup Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan, pembangunan ulang jembatan yang direncanakan rampung pada 2026 harus benar-benar dikerjakan secara maksimal dengan mengutamakan standar kualitas.
“Pembangunan ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas, jadi harus kita kawal bersama. Selain menyesuaikan kondisi alam, kami juga mendorong konsultan dan kontraktor untuk menghadirkan inovasi agar target pembangunan bisa tercapai,” ujarnya.
Setelah dari Kecamatan Dander, rombongan bergerak ke Desa Trembes, Kecamatan Malo.
Di lokasi ini, Wabup Bojonegoro meninjau progres pembangunan jembatan desa yang dinilai berjalan cukup baik.
Ia juga mengapresiasi adanya akses alternatif yang telah disiapkan guna menjaga mobilitas warga tetap lancar selama proyek berlangsung.
Sidak kemudian berlanjut ke Desa Bancer, Kecamatan Ngraho, serta Desa Tengger, Kecamatan Ngasem.
Di dua lokasi tersebut, Wabup mengecek hasil pembangunan jalan cor beton yang telah rampung melalui program BKKD 2025.
Dia menyebut, proyek jalan sepanjang kurang lebih 1 kilometer di Desa Bancer berhasil diselesaikan tepat waktu.
Meski demikian, dirinyia mengingatkan pentingnya pemanfaatan jalan sesuai kapasitas agar kualitasnya tetap terjaga dalam jangka panjang.
“Infrastruktur ini adalah aset desa yang harus dijaga bersama. Pemerintah desa perlu mengatur batas kapasitas kendaraan yang melintas agar umur jalan bisa lebih panjang dan manfaatnya dirasakan maksimal oleh masyarakat,” tegasnya.
Melalui sidak ini, Pemkab Bojonegoro memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digelontorkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa. (Pro/er)
