BOJONEGORO – Kabupaten Bojonegoro mendapat perhatian khusus dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Daerah yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1,3 juta jiwa dan kapasitas APBD sekitar Rp6 triliun itu dinilai memiliki potensi sekaligus tantangan pembangunan yang besar.
Karena itu, kualitas aparatur sipil negara (ASN) dinilai harus terus diperkuat agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kepala BKN, Prof. Zudan, bahkan mendorong Kabupaten Bojonegoro menjadi proyek percontohan atau pilot project penerapan manajemen talenta ASN di tingkat daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Prof. Zudan saat memberikan pendampingan terkait kesiapan penerapan manajemen talenta Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, besarnya jumlah penduduk dan kapasitas anggaran daerah harus diimbangi dengan sumber daya manusia birokrasi yang berkualitas, profesional, serta memiliki kemampuan menjalankan program pembangunan secara efektif.
“Kabupaten Bojonegoro adalah kabupaten rasa provinsi. Penduduknya lebih dari 1,3 juta, APBD-nya juga besar. Maka kapasitas ASN-nya harus besar. Boleh enggak kita jadikan Bojonegoro itu pilot project manajemen talenta,” ungkap Prof. Zudan.
Dia menjelaskan, penerapan manajemen talenta bukan sekadar pembenahan administrasi kepegawaian maupun pengisian jabatan struktural.
Sistem tersebut harus menjadi instrumen untuk menghadirkan pemerintahan yang semakin dekat, mudah diakses dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Melalui manajemen talenta, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi kemampuan, kompetensi, serta potensi setiap ASN.
Dengan demikian, penempatan pegawai dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kesesuaian keahlian, bukan semata-mata pertimbangan administratif.
Jika kompetensi yang dibutuhkan belum tersedia di lingkungan Pemkab Bojonegoro, pencarian talenta bahkan dapat diperluas dari wilayah lain.
Prof. Zudan juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan.
Ukuran utamanya adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat, seperti penurunan angka stunting, pengangguran, inflasi, hingga kemiskinan.
“Bagaimana manajemen talenta bisa memanjakan masyarakat di Bojonegoro. Pelayanan harus semudah bank dan bisa dilacak semudah marketplace. Artinya, masyarakat bisa mengurus layanan tanpa harus keluar rumah. Bagaimana menghadirkan negara atau pemerintah datang ke warga,” jelasnya.
Dalam pendampingan tersebut, BKN juga memberikan perhatian terhadap kelengkapan data kepegawaian seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
BKN mendorong pemerintah daerah menginstruksikan seluruh ASN untuk memperbarui dokumen dan riwayat pengalaman kerja, terutama dalam tiga tahun terakhir.
Data mengenai pendidikan, pelatihan, hingga pengalaman kerja menjadi komponen penting dalam proses pemetaan potensi pegawai.
Kelengkapan informasi tersebut turut memengaruhi penilaian dan pengelompokan talenta dalam sistem manajemen talenta, termasuk peluang ASN masuk dalam kelompok talenta potensial pada kotak 7, 8, dan 9.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, BKN juga telah menyediakan fasilitas lemari digital yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan dokumen kepegawaian secara lebih tertata.
Selain pembenahan data, BKN menyarankan Pemkab Bojonegoro memperkuat budaya apresiasi terhadap ASN yang memiliki prestasi dan kinerja unggul.
Penghargaan maupun publikasi atas capaian pegawai dinilai penting agar dapat menjadi motivasi sekaligus inspirasi bagi aparatur lainnya.
Bupati Wahono Siapkan ASN Sesuai Kompetensi dan Kebutuhan Pembangunan
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyambut positif dukungan dan pendampingan BKN dalam memperkuat penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, Pemkab Bojonegoro berkomitmen membangun birokrasi yang mampu bekerja secara profesional dengan menempatkan serta mengembangkan ASN berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Penerapan sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja, memperkuat kompetensi profesional, sekaligus memberikan kesempatan promosi jabatan secara lebih objektif dan terukur.
Bupati Wahono menegaskan bahwa kualitas birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan dan kemampuan teknis aparatur.
Integritas, moralitas, serta orientasi terhadap kepentingan masyarakat juga menjadi fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan.
“Birokrasi yang kuat harus diisi orang yang bermoral baik, berintegritas, bekerja secara profesional, berorientasi pada hasil, dan berdampak bagi masyarakat luas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah program pemerintah tidak boleh hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang berhasil diserap.
Hal terpenting adalah sejauh mana program tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Karena itu, manajemen talenta dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat kualitas kepemimpinan, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta membuka ruang inovasi di lingkungan birokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bojonegoro turut memaparkan perkembangan penerapan manajemen talenta yang telah berjalan.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 14.643 ASN Kabupaten Bojonegoro telah masuk dalam sistem manajemen talenta SIMATA BKN.
Jumlah tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemetaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah daerah.
Paparan Pemkab Bojonegoro juga mencakup sejumlah agenda strategis, di antaranya identifikasi jabatan kosong pada posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan administrator.
Selain itu, dilakukan pemetaan talenta JPT Pratama untuk kebutuhan JPT Madya, serta pemetaan pejabat administrator dan Jabatan Fungsional (JF) Ahli Madya untuk kebutuhan pengisian JPT Pratama.
Pemkab juga menyampaikan penyusunan kandidat suksesi atau calon pengganti pejabat, peta jalan retensi talenta, hingga rencana pendalaman terhadap para kandidat suksesor.
Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BKN atas pendampingan yang diberikan.
Dirinya menegaskan bahwa keberhasilan penerapan manajemen talenta membutuhkan komitmen kuat dari pimpinan daerah hingga seluruh jajaran perangkat daerah.
Komitmen tersebut diperlukan agar proses penilaian, pemetaan kompetensi, pengembangan karier, hingga pengisian jabatan benar-benar berjalan secara profesional, transparan dan objektif.
Dengan dukungan BKN serta kesiapan sistem yang terus dikembangkan, Bojonegoro diharapkan mampu menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengelolaan ASN berbasis talenta.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang lebih adaptif, kompeten dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap aparatur dapat memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro. (er)
