BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memulai proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029 dengan menggelar acara “Kick Off dan Penyelarasan Dokumen RPJMD” pada hari Rabu, 26 Februari 2025.
Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Pratikno, yang memberikan penekanan khusus pada pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Dalam sambutannya, Menko PMK Pratikno menyoroti Asta Cita Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.
Dua dari delapan program utama tersebut secara khusus berkaitan dengan penguatan SDM, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peningkatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Selain itu, program tersebut juga menekankan pada penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama.
Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan bahwa lima dari tujuh program unggulan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK juga berfokus pada peningkatan kapasitas pembangunan rumah sakit, digitalisasi pendidikan, penuntasan tuberkulosis, serta revitalisasi sekolah dan sekolah unggulan.
Ia menekankan pentingnya pemerataan pelayanan publik, termasuk di tingkat kecamatan, dan mendorong agar kecamatan menjadi pusat pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mayoritas dicapai oleh negara-negara yang tidak bergantung pada sumber daya alam. Artinya, kemajuan terletak pada kualitas manusianya,” tegas Pratikno.
Ia juga mengingatkan akan tantangan yang dihadapi daerah dengan sumber daya alam melimpah, seperti ketimpangan ekonomi, kurangnya dorongan untuk diversifikasi ekonomi, dan potensi korupsi.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pratikno merekomendasikan beberapa langkah, antara lain diversifikasi ekonomi, manajemen pendapatan sumber daya alam yang bijak, reformasi tata kelola dan transparansi, serta pengembangan ekonomi non-sumber daya alam secara merata.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan “smart government” dan mendorong kecerdasan kolektif dalam pengambilan keputusan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan bahwa RPJMD ini akan menjadi panduan dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan di daerah, termasuk kemiskinan dan pengangguran.
Ia juga menyampaikan arahan Bupati Setyo Wahono terkait program-program prioritas, seperti pemberian bantuan usaha bagi keluarga pra-sejahtera dan peningkatan kualitas pendidikan.
Acara ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bojonegoro. (yen)
