BOJONEGORO – Persoalan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak terlaksana pada tahun anggaran 2026 menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran tersebut diminta menjadi pijakan penting dalam menyusun APBD 2027 agar tidak kembali terjadi program yang hanya tercantum dalam perencanaan, tetapi gagal direalisasikan.
Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, H. Abdulloh Umar, S.Pd., secara tegas mengingatkan seluruh OPD agar lebih serius dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran.
Dia meminta setiap program yang dimasukkan dalam APBD 2027 benar-benar telah dipertimbangkan dari sisi kesiapan, kemampuan pelaksanaan, hingga manfaatnya bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran kepala OPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027.
Rapat berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (11/11/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Abdulloh Umar meminta TAPD memberikan penjelasan secara detail mengenai penyesuaian anggaran sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Bojonegoro tertanggal 11 November 2026.
Namun, perhatian utamanya tidak hanya tertuju pada besaran anggaran dan penyesuaian program.
Dirinya juga menyoroti persoalan klasik yang kerap muncul dalam pelaksanaan APBD, yakni kegiatan yang tidak berjalan sesuai perencanaan hingga berpotensi menumpuk pada penghujung tahun anggaran.
Menurutnya, pola pelaksanaan seperti itu harus diubah, seluruh OPD diminta mempersiapkan langkah teknis sejak awal agar begitu APBD ditetapkan, kegiatan sudah dapat segera dijalankan.
“Harapan kami, ketika APBD sudah ditetapkan, seluruh OPD harus sudah menyiapkan strategi dan segera melaksanakan kegiatan. Jangan sampai pelaksanaannya menumpuk di akhir tahun,” tegas Umar.
Ketua DPRD Bojonegoro tersebut juga mengingatkan bahwa penyusunan anggaran tidak boleh hanya mengejar banyaknya program.
Setiap kegiatan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan kemampuan OPD untuk merealisasikannya.
Ia menilai, program yang sudah dibahas dan disepakati bersama seharusnya memiliki kesiapan pelaksanaan yang jelas.
Jangan sampai kegiatan telah masuk dalam dokumen anggaran, tetapi kemudian justru dihapus atau tidak dijalankan ketika tahun anggaran berlangsung.
Sebagai gambaran, Abdulloh Umar menyinggung salah satu kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun anggaran 2026 yang sebelumnya telah direncanakan, tetapi pada akhirnya tidak terlaksana.
Baginya, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar penyusunan APBD berikutnya lebih cermat dan tidak mengulang persoalan serupa.
“Kalau memang ada kegiatan yang tidak akan bisa dilaksanakan, lebih baik tidak usah dipaksakan masuk dalam anggaran. Jangan sampai program sudah dibahas dan disepakati, tetapi tiba-tiba dihapus di tengah jalan,” ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kualitas perencanaan anggaran tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang disusun, melainkan juga dari kepastian bahwa seluruh program dapat dilaksanakan sesuai target.
Selain menyoroti realisasi program, Abdulloh Umar juga memberikan perhatian khusus terhadap kelengkapan dokumen perencanaan anggaran.
Ia meminta seluruh OPD segera menyerahkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara lengkap kepada Badan Anggaran DPRD sebelum tahapan pembahasan dilanjutkan.
Menurutnya, dokumen RKA merupakan bagian penting yang harus tersedia agar anggota DPRD dapat memeriksa dan memahami secara menyeluruh rencana kegiatan, sasaran program, serta kebutuhan anggaran masing-masing perangkat daerah.
Bahkan, ia menegaskan pembahasan tidak akan diteruskan apabila masih terdapat OPD yang belum menyerahkan dokumen RKA atau berkas yang disampaikan belum lengkap.
“Minimal sebelum proses pelaksanaan, RKA seluruh OPD sudah kami terima secara utuh. Dengan begitu, satu sama lain bisa saling melengkapi dalam melakukan pembahasan,” tandasnya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa DPRD menginginkan proses pembahasan APBD 2027 berjalan lebih terbuka, terukur dan didukung dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, Abdulloh Umar berharap penyusunan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi dan penetapan angka-angka anggaran.
Setiap program harus memiliki target yang jelas, perencanaan yang realistis, serta kesiapan pelaksanaan sejak awal tahun.
Dengan demikian, anggaran yang telah disepakati bersama benar-benar dapat diserap secara optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga meminta Sekretaris Daerah bersama TAPD mengambil peran aktif dalam memastikan seluruh OPD memiliki kesiapan yang memadai, mulai dari penyusunan dokumen hingga pelaksanaan kegiatan.
Rapat kerja tersebut kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk menyampaikan tanggapan dan penjelasan atas sejumlah catatan serta masukan yang disampaikan Badan Anggaran DPRD.
Evaluasi terhadap program yang tidak terealisasi pada 2026 diharapkan menjadi momentum pembenahan tata kelola anggaran daerah.
Sebab, masyarakat tidak hanya menunggu APBD ditetapkan, tetapi juga membutuhkan bukti bahwa program pemerintah benar-benar berjalan dan menghasilkan manfaat nyata.
Kini, tantangan penyusunan APBD Bojonegoro 2027 bukan hanya memastikan anggaran tersedia, melainkan memastikan setiap rupiah yang direncanakan dapat diwujudkan menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat. (er)
