BOJONEGORO – Mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi sepanjang 2026, Polres Bojonegoro mulai memperkuat langkah kesiapsiagaan.
Seluruh personel, peralatan, hingga koordinasi lintas instansi dipastikan dalam kondisi siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026 yang dipimpin langsung Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty di halaman Mapolres Bojonegoro, Rabu (4/11/2026) pagi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana, sekaligus memastikan penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Apel tersebut melibatkan berbagai instansi dan unsur terkait. Di antaranya Wakapolres, pejabat utama (PJU), Kapolsek jajaran, Kodim 0813 Bojonegoro, Kompi 3 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim, serta anggota Polres Bojonegoro.
Sejumlah instansi pemerintah juga turut ambil bagian, mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, Damkar, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan hingga RSB Wahyu Tutuko.
Kapolres AKBP Yenni Diarty bersama Wakapolres dan jajaran PJU langsung melakukan pemeriksaan pasukan serta pengecekan berbagai sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
Pemeriksaan mencakup sejumlah perlengkapan pendukung, perahu, hingga kendaraan bermotor.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh peralatan berfungsi dengan baik dan dapat segera dikerahkan ketika situasi darurat terjadi.
Kesiapan tersebut dinilai penting mengingat penanganan bencana membutuhkan kecepatan respons, ketersediaan peralatan, serta personel yang memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Dalam kesempatan itu, AKBP Yenni Diarty juga menekankan lima langkah strategis yang harus menjadi perhatian seluruh unsur terkait.
Pertama, melakukan pemetaan kawasan rawan bencana sekaligus mengaktifkan kembali desa tangguh bencana sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat.
Kedua, menyusun dan menjalankan langkah mitigasi sedini mungkin untuk menekan risiko jatuhnya korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur.
Ketiga, memastikan kesiapan seluruh personel dan peralatan penanggulangan bencana agar selalu berada dalam kondisi siap operasional.
Keempat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai jalur evakuasi serta menyiapkan tempat penampungan sementara yang aman bagi warga terdampak.
Kelima, memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dengan berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas agar penanganan bencana berjalan efektif.
“Kami sudah memerintahkan para Kapolsek untuk segera melaksanakan pemetaan wilayah atau kawasan rawan bencana dan mitigasi apabila terjadi,” ujar AKBP Yenni Diarty di sela kegiatan.
Kapolres Bojonegoro menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.
Seluruh unsur harus memiliki kesamaan komitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.
Menurutnya, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh kekuatan dan sumber daya yang tersedia.
Dia pun mengingatkan agar tidak ada pihak yang meremehkan potensi ancaman bencana, terlebih ketika situasi membutuhkan penanganan cepat dan terpadu.
“Tentunya tanggung jawab dalam penanggulangan bencana ini kita punya prinsip tidak boleh underestimate. Seluruh kekuatan, sumber daya harus kita maksimalkan,” tegasnya.
AKBP Yenni juga meminta seluruh instansi yang terlibat tidak terjebak ego sektoral.
Keterlambatan komunikasi maupun respons di lapangan harus dihindari karena dapat memperbesar risiko bagi masyarakat.
Sinergi antara TNI Polri, pemerintah daerah, BPBD, tenaga kesehatan dan seluruh unsur pendukung menjadi kunci utama dalam menghadapi situasi darurat.
Melalui penguatan kesiapsiagaan ini, Polres Bojonegoro berharap seluruh unsur penanggulangan bencana dapat bergerak dalam satu komando koordinasi, sehingga setiap potensi ancaman bisa diantisipasi sejak dini.
Bagi Polres Bojonegoro, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Kesiapan personel, kekuatan peralatan dan soliditas lintas instansi harus benar-benar teruji sebelum bencana terjadi, bukan baru disiapkan ketika keadaan sudah darurat. (Er)
