BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi meluncurkan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menyasar para pekerja rentan dan penerima insentif daerah, sebagai solusi perlindungan finansial jangka panjang.
Program ini disosialisasikan langsung oleh Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah kepada seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Bojonegoro di Ruang Angling Dharma, Senin (26/5/2025).
Langkah ini sekaligus menjawab kabar simpang siur di masyarakat soal penghapusan program santunan duka bagi warga kurang mampu. Pemkab menegaskan, program lama tersebut tidak dihapus, melainkan ditingkatkan dalam bentuk jaminan sosial yang lebih menyeluruh dan berdampak luas.
“Kita upgrade programnya. Sekarang warga bisa dapat perlindungan hingga Rp42 juta, plus beasiswa untuk dua anak jika terjadi risiko kerja. Ini jauh lebih bermanfaat dan berdampak jangka panjang,” jelas Bupati Setyo Wahono.
Program ini menyasar warga yang belum memiliki perlindungan ketenagakerjaan, khususnya pekerja nonformal yang sering luput dari jaminan sosial.
Tak main-main, hingga kini Pemkab telah mendaftarkan 157.058 kepala keluarga dari data Damisda, P3KE, dan DTKS ke dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menekankan pentingnya peran kepala desa dan lurah dalam menyampaikan informasi ini ke masyarakat.
Mereka diharapkan menjadi penyambung lidah Pemkab sekaligus narahubung warga dalam mengecek keikutsertaan program.
“Cek datanya bisa langsung ke BPJS. Kepala Desa punya akses untuk itu, supaya bisa memastikan warganya terlindungi,” tegasnya.
Program ini juga diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengangkat taraf hidup masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi dan pendidikan.
Dengan perlindungan yang menyentuh sektor vital, Pemkab optimis kesejahteraan warga Bojonegoro bisa meningkat lebih merata. (yen)
