BOJONEGORO – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memaksimalkan pembangunan embung serta jaringan irigasi pertanian.
Langkah ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan air, khususnya di musim kemarau yang rawan kekeringan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Bojonegoro, Helmy Elisabeth, menjelaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab terhadap pengelolaan jaringan irigasi di daerah.
Saat ini, tercatat ada 136 Daerah Irigasi di bawah kewenangan kabupaten yang secara bertahap diperbaiki dan ditingkatkan fungsinya agar lebih optimal dalam mendukung kebutuhan pertanian.
Terkait distribusi air, Helmy menambahkan, koordinasi aktif dilakukan bersama Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) untuk memastikan pembagian air berjalan lancar dan adil.
“Setiap ada usulan pembangunan jaringan irigasi, kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk menentukan langkah lebih lanjut, apakah pengerjaan akan dilakukan oleh PU SDA atau dinas terkait,” jelasnya.
Lebih jauh, Helmy memaparkan bahwa Bojonegoro saat ini memiliki sekitar 433 embung. Selain membangun embung baru, Pemkab juga gencar melakukan normalisasi embung-embung yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.
“Jadi, bukan hanya membangun, tapi juga memastikan embung yang ada tetap berfungsi maksimal,” tambahnya.
Untuk mendorong ketersediaan air irigasi yang berkelanjutan, Helmy mengimbau agar pemerintah desa aktif mengajukan proposal pembangunan embung.
Salah satu syaratnya, desa harus menyediakan tanah kas desa sebagai lokasi pembangunan.
“Kemampuan embung dalam menampung air tentu bergantung pada luas lahan yang disediakan desa,” tuturnya.
Melalui upaya terintegrasi ini, Pemkab Bojonegoro berharap bisa memperkuat fondasi pertanian lokal dan mencapai target swasembada pangan yang lebih stabil di masa depan. (yen)
