BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mempercepat transformasi digital pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, aman, dan terpercaya.
Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan Coaching Clinic penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (PEMDI) Tahun 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro di Creative Room Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan ini diikuti perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta organisasi perangkat daerah pengampu program prioritas bupati dan wakil bupati.
Dalam coaching clinic tersebut, Pemkab Bojonegoro menghadirkan evaluator SPBE dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Nanang Ruswianto, untuk memberikan penguatan pemahaman terkait transformasi SPBE menuju Pemerintah Digital (PEMDI).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro sekaligus Koordinator SPBE, Edi Susanto, mengatakan capaian indeks SPBE Bojonegoro terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Menurutnya, digitalisasi pemerintahan bukan hanya sekadar modernisasi sistem, tetapi juga langkah strategis memperkuat pelayanan publik.
“Transformasi digital terus dijalankan agar pelayanan publik makin terpercaya. Digitalisasi ini arahnya bagaimana pelayanan publik kita semakin prima dan terpercaya,” ujar Edi Susanto.
Ia menegaskan bahwa pemerintah digital merupakan bagian dari arah kebijakan nasional yang harus diwujudkan melalui penguatan layanan digital, integrasi data, hingga keamanan informasi di setiap perangkat daerah.
Karena itu, seluruh OPD diminta serius memperkuat keamanan sistem agar layanan publik berbasis digital tetap aman dan dapat diakses masyarakat secara optimal.
Selain itu, coaching clinic diharapkan menjadi forum pembelajaran bersama bagi perangkat daerah untuk meningkatkan pemahaman, melengkapi data dukung evaluasi, sekaligus memperkuat sinergi antar OPD menghadapi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Setiyo Budi Wibowo, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghadapi evaluasi pemerintah digital sekaligus memastikan seluruh indikator kematangan digital sesuai standar nasional terbaru dapat terpenuhi.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesepahaman antara tim koordinasi dan para pemangku kepentingan agar lebih proaktif melakukan evaluasi mandiri sebelum penilaian nasional dilaksanakan,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, evaluator SPBE dari UGM, Nanang Ruswianto, menyebut indeks SPBE Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 mencapai angka 4,14 dengan predikat sangat baik.
Nilai tersebut meningkat dibanding tahun 2023 yang berada di angka 3,65.
Menurutnya, hilirisasi SPBE menuju Pemerintah Digital menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Transformasi tersebut tidak hanya fokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga mencakup integrasi data, interoperabilitas sistem, penguatan tata kelola, hingga keamanan siber agar pelayanan publik semakin efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat. (er)
