BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melanjutkan penataan kawasan Alun-Alun dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif dan penuh dialog.
Dalam proses tersebut, aspirasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) dipastikan menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan sehingga penataan berjalan tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa penataan kawasan bukan hanya penegakan peraturan, melainkan upaya menciptakan ruang publik yang tertib, nyaman, bersih dan tetap memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi warga.
Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Laela Nor Aeny, menegaskan bahwa pemerintah memahami aktivitas berdagang merupakan sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga.
Karena itu, setiap kebijakan yang diambil akan selalu didahului dengan komunikasi, musyawarah dan pencarian solusi terbaik bagi seluruh pihak.
Menurutnya, pemerintah membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi para pedagang untuk menyampaikan berbagai masukan, harapan, maupun kendala yang dihadapi selama proses penataan berlangsung.
“Aspirasi para pedagang menjadi perhatian kami. Pemerintah ingin penataan kawasan berjalan baik tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari berdagang,” ujarnya, Sabtu (18/7/2026).
Dalam sejumlah pertemuan bersama para PKL, Satpol PP bersama perangkat daerah terkait aktif mendengarkan berbagai usulan sebagai bahan evaluasi.
Pendekatan tersebut dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menciptakan ketertiban kawasan, tetapi juga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha kecil.
Penataan Alun-Alun Bojonegoro merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mengembalikan fungsi ruang publik agar dapat dinikmati seluruh masyarakat secara nyaman, aman dan tertata.
Di sisi lain, Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan alternatif lokasi usaha yang dinilai lebih representatif, salah satunya di kawasan Rajekwesi, sehingga aktivitas perdagangan tetap dapat berlangsung dalam lingkungan yang lebih tertib dan terorganisasi.
Laela menambahkan, seluruh masukan dari masyarakat akan dibahas bersama instansi terkait dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi hingga kepentingan umum.
Pendekatan dialogis tersebut mendapat sambutan positif dari para pedagang.
Salah satu perwakilan PKL, M. Ali Safaat, menyatakan siap menjadi jembatan komunikasi antara pedagang dan pemerintah agar setiap kebijakan dapat dipahami secara bersama.
Ia menilai komunikasi yang terbuka menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan konflik maupun kesalahpahaman.
“Kami berharap pemerintah terus membuka ruang komunikasi dengan para pedagang. Kami juga siap membantu menjalin koordinasi agar setiap kebijakan dapat dipahami bersama. Harapan kami sederhana, pedagang tetap bisa mencari nafkah dan wajah Kota Bojonegoro semakin tertata,” katanya.
Menurut Ali Safaat, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dengan mengedepankan musyawarah, berbagai persoalan diyakini dapat diselesaikan secara damai dan saling menguntungkan.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan proses penataan kawasan Alun-Alun akan dilakukan secara bertahap dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, transparansi dan koordinasi lintas sektor.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap penataan kawasan tidak hanya menghadirkan ruang publik yang lebih indah, bersih dan nyaman, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penyediaan lokasi usaha yang lebih layak bagi para PKL.
Dengan kolaborasi yang terus dibangun antara pemerintah, pedagang dan masyarakat, penataan Alun-Alun Bojonegoro diharapkan menjadi contoh bahwa pembangunan dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap mata pencaharian rakyat, sehingga tercipta kota yang semakin tertib, maju dan nyaman bagi semua. (Er)
