BOJONEGORO – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bojonegoro menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Meski memberikan persetujuan, Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan penting kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Mulai dari ketepatan sasaran belanja daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, hingga pengelolaan Dana Abadi Daerah.
Pandangan tersebut disampaikan dalam pendapat akhir Fraksi Partai Golkar terhadap Raperda APBD 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Pendapat akhir tersebut dibacakan oleh anggota DPRD Bojonegoro, Annafiy Aisya Sahila, SH, pada Jum’at 13 November 2026.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar mengapresiasi Bupati Bojonegoro beserta jajaran pemerintah daerah, Badan Anggaran DPRD, komisi-komisi, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan APBD 2027.
Fraksi Golkar menilai APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan daerah.
APBD merupakan instrumen penting untuk menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, penyusunan APBD 2027 dinilai menghadapi tantangan tersendiri.
Keterbatasan ruang fiskal, penurunan pendapatan transfer, serta semakin kompleksnya kebutuhan pembangunan mengharuskan pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Salah satu sorotan utama Fraksi Golkar adalah keselarasan antara visi dan misi Bupati Bojonegoro dengan kebijakan penganggaran dalam APBD 2027.
Golkar menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD harus benar-benar mencerminkan komitmen pembangunan yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Jangan sampai terjadi kesenjangan antara janji pembangunan dengan realisasi program pemerintah daerah.
Untuk memastikan hal tersebut, Fraksi Golkar meminta Pemkab Bojonegoro menyusun indikator capaian kinerja yang jelas, terukur, realistis dan dapat dievaluasi.
Indikator tersebut harus mencakup target tahunan, perangkat daerah yang bertanggung jawab, serta tolok ukur keberhasilan, baik dari sisi keluaran program (output) maupun hasil yang dirasakan masyarakat (outcome).
Dengan demikian, keberhasilan APBD 2027 tidak cukup hanya dilihat dari tingginya serapan anggaran.
Hal yang jauh lebih penting adalah manfaat nyata program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan peningkatan pendapatan daerah juga menjadi perhatian serius Fraksi Golkar.
Golkar mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi, digitalisasi pelayanan, pemutakhiran basis data pajak dan retribusi, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Kendati demikian, upaya meningkatkan PAD harus tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Jangan sampai kebijakan peningkatan pendapatan daerah justru menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan strategi antisipasi terhadap kemungkinan penurunan maupun keterlambatan dana transfer dari pemerintah pusat.
Langkah tersebut dinilai penting agar program prioritas pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa terganggu kondisi fiskal daerah.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal, Fraksi Golkar juga meminta Pemkab Bojonegoro lebih selektif dalam mengalokasikan belanja daerah.
Efisiensi harus diarahkan pada belanja yang kurang produktif, sementara anggaran yang mendukung program prioritas perlu mendapatkan perhatian.
Belanja barang dan jasa diminta benar-benar menunjang pelaksanaan program pembangunan, bukan sekadar memperbesar pengeluaran rutin pemerintah.
Sementara itu, belanja modal untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, jaringan irigasi, serta infrastruktur pendukung perekonomian masyarakat harus tetap diperhatikan secara proporsional.
Penentuan lokasi pembangunan juga harus mempertimbangkan tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat, pemerataan antarwilayah, hingga dampak ekonomi yang dihasilkan.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah yang masih bisa difungsikan.
Dengan begitu, kebutuhan belanja pengadaan tanah maupun peralatan dan mesin dapat ditekan agar lebih efisien.
Fraksi Golkar mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Sejumlah sektor yang harus tetap menjadi perhatian utama meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, pengembangan UMKM, serta pembangunan infrastruktur desa dan kecamatan.
Setiap program juga harus memiliki sasaran penerima manfaat dan indikator keberhasilan yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipantau serta dievaluasi secara berkala.
Secara khusus, Golkar meminta Bupati Bojonegoro memberikan perhatian terhadap cita-cita menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai pusat layanan kesehatan nasional.
Dukungan terhadap arah pembangunan tersebut, menurut Fraksi Golkar, harus diwujudkan melalui langkah konkret dan konsisten. Jangan sampai hanya menjadi jargon tanpa realisasi yang jelas.
Catatan berikutnya berkaitan dengan pembiayaan daerah dan rencana pembentukan Dana Abadi Daerah.
Fraksi Golkar menyatakan dukungan terhadap pembentukan Dana Abadi Daerah sebagai bentuk investasi jangka panjang, terutama untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.
Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, serta memiliki manfaat yang dapat diukur.
Golkar juga mengingatkan agar pembentukan dana abadi tidak mengabaikan kebutuhan pelayanan dasar maupun program prioritas pembangunan tahunan.
Apabila terdapat ruang efisiensi belanja, hasil penghematan tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat Dana Abadi Pendidikan Daerah.
Sebagai penegasan atas pandangan akhirnya, Fraksi Golkar menyampaikan lima poin penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Pertama, memastikan seluruh belanja prioritas daerah selaras dengan visi dan misi Bupati yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Kedua, setiap program dan kegiatan wajib memiliki indikator kinerja terukur, target yang jelas, perangkat daerah penanggung jawab, serta evaluasi secara berkala.
Ketiga, mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Keempat, menjalankan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Kelima, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan pelaksanaan anggaran agar setiap rupiah uang daerah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil optimal.
Fraksi Golkar berharap seluruh catatan tersebut tidak berhenti sebagai rekomendasi dalam dokumen pembahasan.
Pemerintah daerah diminta benar-benar menindaklanjutinya dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Golkar, harus ada kesinambungan antara janji pembangunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Setelah mencermati seluruh hasil pembahasan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Fraksi Partai Golkar akhirnya menyatakan menyetujui Raperda tentang APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut menjadi bentuk dukungan Golkar terhadap keberlanjutan pembangunan daerah, sekaligus penegasan agar pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab.
Fraksi Golkar berharap APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan, mampu meningkatkan kesejahteraan, serta membawa kemajuan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro. (er)
