BOJONEGORO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027 digelar di Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (11/2/2026).
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Bambang Sutriyono, menegaskan bahwa Musrenbangcam merupakan tahapan strategis untuk memastikan seluruh usulan masyarakat dapat benar-benar terakomodasi dalam APBD Bojonegoro 2027.
Bambang menyampaikan, kehadiran seluruh peserta dalam Musrenbangcam menunjukkan satu harapan besar, yakni agar usulan pembangunan yang telah disampaikan melalui Musrenbang benar-benar direalisasikan.
“Saya tahu panjenengan semua hadir hari ini dengan satu keinginan, bagaimana usulan yang disampaikan melalui Musrenbang ini bisa masuk dan terealisasi di APBD 2027,” ujar Bambang.
Ia menegaskan bahwa Musrenbangcam merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tahapan perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Menurutnya, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal agar seluruh usulan prioritas masyarakat yang dibahas dalam Musrenbangcam dapat masuk dalam RKPD Kabupaten Bojonegoro.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro juga menyinggung sejumlah usulan strategis di Kecamatan Kepohbaru, termasuk rencana pembangunan fasilitas pelayanan publik seperti kantor kecamatan dan kantor desa yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.
“Usulan terkait pembangunan kantor kecamatan dan kantor desa Insyaallah akan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,” tegasnya.
Ia menambahkan, komitmen pengawalan usulan pembangunan tidak bergantung pada latar belakang partai politik.
Seluruh anggota DPRD dari berbagai fraksi, kata dia, memiliki kepentingan yang sama, yakni memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
“Tidak ada sekat partai. Semua memiliki komitmen yang sama untuk Kepohbaru,” ucapnya.
Dalam pesannya, Bambang juga mengingatkan pentingnya penentuan skala prioritas pembangunan.
Dia berharap kepala desa dan perangkat desa benar-benar mengutamakan program yang paling dibutuhkan masyarakat, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial.
“Prioritas pembangunan harus benar-benar kita utamakan. Kepentingan sosial masyarakat harus menjadi perhatian utama,” katanya.
Mengakhiri sambutannya, Bambang berpesan kepada para kepala desa agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan kepedulian sosial dalam melayani masyarakat.
“Jabatan itu amanah dari Allah. Layani masyarakat dengan pendekatan cinta kasih, terutama saat warga sedang kesusahan,” pungkasnya. (er)
