BOJONEGORO – Camat Kedungadem, Sahlan, memaparkan kondisi wilayah Kecamatan Kedungadem yang memiliki karakter geografis dan demografis cukup kompleks.
Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 84 ribu jiwa, wilayah ini membentang hingga daerah perbatasan hutan, sehingga memiliki potensi sekaligus tantangan yang tidak ringan.
Menurut Sahlan, besarnya jumlah penduduk otomatis berdampak pada tingginya jumlah hak pilih serta dinamika sosial yang menyertainya.
Camat Sahlan tak menampik bahwa angka kemiskinan di Kecamatan Kedungadem masih tergolong tinggi.
Berdasarkan data DTSN sebelumnya, jumlah warga miskin mencapai lebih dari 5 ribu jiwa.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya validasi data bantuan sosial, terutama di tengah pelaksanaan program nasional berbasis data terintegrasi.
Dirinya meminta peran aktif seluruh kader dan perangkat desa dan tokoh masyarakat, untuk ikut memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang berhak.
“Kalau memang tidak berhak, ya jangan dipaksakan. Tapi kalau memang layak, jangan sampai terlewat. Jangan sampai muncul kecemburuan sosial hanya karena data tidak valid,” ujarnya, Sabtu (7/2/2026).
Selain kemiskinan, Sahlan juga menyoroti tingginya angka stunting dan balita kurang gizi di Kedungadem.
Dia mengajak para ibu dan kader kesehatan untuk lebih aktif mengajak warga memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan pemerintah, mulai dari Posyandu hingga Puskesmas.
“Fasilitas sudah ada, kader sudah ada, dan anggaran juga disiapkan. Tinggal bagaimana masyarakat mau memanfaatkannya,” katanya.
Camat Sahlan berharap kader desa lebih aktif mengingatkan keluarga yang memiliki balita maupun ibu hamil agar rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi.
Dalam kesempatan tersebut, Sahlan juga menyampaikan bahwa Kecamatan Kedungadem masuk dalam rencana pengembangan Kota Kecamatan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Program ini bertujuan mendorong kawasan pedesaan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan besar.
Saat ini, APBD Bojonegoro mengalami penurunan signifikan, sehingga banyak program pembangunan fisik harus disesuaikan.
“Anggaran kita turun, belanja wajib sangat besar, mulai gaji pegawai, kesehatan, hingga jaminan sosial. Jadi tidak semua rencana bisa langsung direalisasikan,” jelasnya.
Ia meminta masyarakat memahami kondisi tersebut dan tidak serta-merta menyalahkan pemerintah desa jika ada rencana pembangunan yang tertunda.
Di akhir, Camat Sahlan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu, bersinergi, dan mendukung pemerintah dalam kondisi apa pun.
“Tidak ada kepala desa atau pemerintah yang tidak ingin memakmurkan warganya. Semua ingin membangun, tapi harus sesuai kemampuan anggaran,” pungkasnya. (er)
