BOJONEGORO — Upaya memperkuat transparansi dan meningkatkan partisipasi publik di Bojonegoro kembali mendapatkan panggung besar. Untuk pertama kalinya, Sarasehan Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik tingkat Jawa Timur digelar di luar Surabaya dan memilih Bojonegoro sebagai tuan rumah. Acara ini berlangsung di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Sabtu (29/11/2025).
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dengan bangga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya.
Dia menyebut momen ini sebagai “pecah telur” bagi Bojonegoro karena untuk pertama kalinya agenda besar keterbukaan informasi tingkat provinsi dipusatkan di kabupaten.
“Ini kebanggaan sekaligus penyemangat bagi kami. Digelarnya sarasehan di Bojonegoro memberi nilai lebih dalam memperkuat budaya transparansi,” ujarnya.
Dalam paparannya, Wabup mengungkap tren penggunaan internet di Bojonegoro. Dari 1.363.227 jiwa, sekitar 58 persen sudah menjadi pengguna internet aktif.
Pengguna laki-laki mendominasi dengan 53 persen, disusul perempuan 43 persen. Sementara itu, TikTok menjadi platform paling populer, diikuti Instagram dan Facebook.
“Artinya, informasi sekecil apa pun bisa viral dalam hitungan menit. Karena itu pemerintah harus menerima data yang akurat, bukan asumsi,” tegasnya.
Menurutnya, arus informasi yang cepat harus diimbangi dengan sistem keterbukaan yang sehat agar masukan masyarakat tetap konstruktif.
Wabup juga menyoroti program unggulan Pemkab Bojonegoro yakni Medhayoh atau SAPA Bupati, yang digelar setiap tanggal 17. Melalui kanal ini, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada para kepala OPD.
“Masyarakat sangat antusias. Semua pertanyaan dijawab langsung tanpa sensor. Inilah bentuk transparansi real yang kami bangun,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Wabup turut mengumumkan capaian mengesankan Bojonegoro pada tahun ini. Setelah lima tahun tidak masuk kategori informatif, Bojonegoro akhirnya berhasil meraih nilai A (Informatif) 100 persen dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur.
“Ini kebangkitan bagi kami. Terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras,” tambahnya.
Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Jatim, A. Nur Aminuddin, menegaskan bahwa prestasi Bojonegoro bukan hasil kedekatan atau faktor eksternal, tetapi murni kerja nyata dan perubahan sistemik.
Ia menjelaskan, perubahan kategori dari tidak informatif hingga mencapai A Plus merupakan bagian dari transformasi penilaian KIP yang kini lebih ketat dan terukur.
“Prosesnya panjang. Mulai Self Assessment Questionnaire (SAQ), verifikasi faktual, hingga wawancara. Semua harus memenuhi indikator,” ungkapnya.
Dirinya menilai konsep Medhayoh sebagai bentuk nyata transparansi yang terintegrasi dengan partisipasi dan komunikasi dua arah.
“Ada transparansi, ada partisipasi, ada dialog. Itu inti keterbukaan informasi publik. Karena itu kami ingin kabupaten/kota se-Jawa Timur ikut memperkuat semangat ini,” katanya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi mendalam mengenai strategi memperkuat budaya transparansi di sektor pemerintahan, pelayanan publik, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam ekosistem keterbukaan informasi.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekda, Staf Ahli, kepala OPD, kepala dinas Kominfo se-Jawa Timur, BUMD, NGO, kepala desa, insan media, dan para undangan lainnya. (er)
