GRESIK – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh hanya menjadi rutinitas administratif.
Lebih dari itu, kebijakan ini harus mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gresik.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Gus Yani usai menghadiri peringatan Hari Peduli Autisme Sedunia di Gressmall Gresik, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, penerapan WFH satu hari dalam sepekan merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk menekan pengeluaran, terutama di tengah meningkatnya harga energi global.
“WFH ini bukan tanpa alasan. Tujuan utamanya adalah penghematan anggaran, khususnya biaya operasional yang terdampak oleh naiknya harga energi,” tegasnya.
Gus Yani menilai, langkah ini juga menjadi strategi penting dalam mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang berimbas pada sektor energi.
Terkait implementasinya, Pemkab Gresik telah menyiapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
WFH direncanakan mulai diterapkan secara rutin setiap hari Jumat, mengikuti kebijakan pusat yang berlaku sejak 1 April 2026.
Namun demikian, tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menerapkan sistem ini.
Sektor pelayanan publik yang membutuhkan kehadiran langsung, seperti tenaga kesehatan di rumah sakit dan Puskesmas, tetap diwajibkan bekerja seperti biasa.
“Pelayanan publik tetap jadi prioritas. Untuk sektor tertentu, WFH tidak disarankan karena menyangkut kebutuhan masyarakat secara langsung,” jelasnya.
Tak hanya WFH, Bupati Yani juga mendorong kebijakan hemat energi lainnya, termasuk ajakan bersepeda ke kantor sebagai alternatif transportasi ramah lingkungan sekaligus efisiensi biaya.
Ia menargetkan dalam dua bulan ke depan, kebijakan ini mampu memangkas biaya operasional hingga 50 persen.
Hasil penghematan tersebut rencananya akan dibahas bersama DPRD dan dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat.
“Efisiensi ini akan kita kembalikan ke masyarakat, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun program pasar murah,” pungkasnya. (Fs)
