LAMONGAN – Aksi unjuk rasa yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Senin (2/2/2026), di depan Kantor DPRD Kabupaten Lamongan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Mahasiswa menyuarakan kepedulian serius terhadap persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi ancaman rutin bagi masyarakat Lamongan.
Dalam aksi tersebut, PMII menegaskan bahwa banjir bukan semata-mata disebabkan faktor alam, melainkan juga berkaitan erat dengan lemahnya tata kelola lingkungan, perencanaan pembangunan, serta minimnya langkah pencegahan jangka panjang dari Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Sejak awal aksi, para mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai dan terorganisir.
Mereka menilai, tanpa kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, warga Lamongan akan terus berada dalam situasi rawan bencana setiap musim hujan tiba.
Melalui orasi-orasinya, PMII mendesak DPRD Kabupaten Lamongan agar segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk mencegah terulangnya banjir.
Fokus tuntutan diarahkan pada pembenahan sistem drainase, normalisasi sungai, serta kebijakan pembangunan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Aspirasi mahasiswa mendapat sambutan positif dari DPRD Lamongan.
Sejumlah anggota DPRD dari Komisi C turun langsung menemui massa aksi dan membuka ruang dialog terbuka.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi C menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan PMII secara cepat dan serius.
Anggota Komisi C menegaskan bahwa persoalan banjir merupakan isu strategis yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
DPRD berjanji akan segera membawa aspirasi mahasiswa ke dalam rapat internal serta mengoordinasikannya dengan komisi lain yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan bencana banjir.
Bahkan, DPRD Lamongan menargetkan langkah awal penanganan dan pencegahan banjir dapat mulai direalisasikan dalam waktu 7 x 24 jam.
Komitmen ini dinilai sebagai bentuk keseriusan wakil rakyat dalam merespon aspirasi mahasiswa sekaligus menjawab keresahan masyarakat.
Meski demikian, PMII menegaskan akan terus mengawal janji tersebut agar tidak berhenti pada tataran wacana.
Mereka berharap komitmen DPRD benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata dan aksi lapangan demi terciptanya Lamongan yang lebih aman dari ancaman banjir.
Aksi unjuk rasa pun ditutup dengan tertib dan damai. Sinergi antara mahasiswa dan DPRD ini menjadi cerminan demokrasi yang sehat, di mana aspirasi publik disampaikan secara santun dan ditanggapi dengan sikap terbuka serta penuh tanggung jawab.
Dengan adanya dialog dan komitmen bersama, masyarakat Lamongan berharap penanganan banjir ke depan dapat dilakukan secara lebih serius, terencana, dan berkelanjutan, sehingga bencana tahunan tersebut dapat diminimalisir bahkan dicegah sepenuhnya. (fs)
