LAMONGAN – Di saat sekolah-sekolah lain mematuhi aturan larangan kegiatan di luar daerah, SMA Negeri 1 Sukodadi justru bikin geger publik. Sekolah ini nekat mengirim ratusan siswanya ke Bali dalam program bertajuk Studi Literasi yang belakangan berubah jadi ajang kontroversi nasional.
Kegiatan yang berlangsung sejak Senin (5/5/2025) itu mengikutsertakan sekitar 300 siswa tanpa adanya keterbukaan kepada para wali murid. Biaya yang dibebankan pun tak main-main Rp1.450.000 per siswa.
Jika dikalikan jumlah peserta, dana yang terkumpul menembus angka Rp520 juta lebih. Namun, yang mengejutkan, tak ada penjelasan resmi ke mana larinya uang sebesar itu.
“Kami tidak pernah diajak musyawarah, tidak ada rapat orang tua, bahkan rincian dana pun tidak pernah dibuka. Kami cuma disodori angka dan disuruh bayar,” keluh seorang wali murid dengan nada kesal.
Bukan cuma persoalan biaya, pelaksanaan kegiatan ini dinilai melanggar surat edaran dari Dinas Pendidikan yang dengan tegas melarang studi tour atau kegiatan sejenis di luar sekolah.
Banyak pihak menilai langkah sekolah ini tidak hanya melanggar aturan, tapi juga mencederai rasa keadilan, terlebih di tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Upaya orang tua untuk meminta klarifikasi pun mentok. Pihak sekolah disebut menolak audiensi dan enggan memberikan penjelasan.
Sikap tertutup itu justru menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran administratif yang lebih serius.
“Kami sudah cukup bersabar. Jika pemerintah daerah tidak turun tangan, kami siap membawa kasus ini ke Kementerian Pendidikan dan Ombudsman. Ini bukan hanya soal jalan-jalan, tapi soal akuntabilitas dan tanggung jawab publik,” tegas salah satu perwakilan wali murid.
Kemarahan pun meluas. Tuntutan agar kepala sekolah dan komite segera diperiksa oleh Inspektorat terus menggema.
Bahkan, Dinas Pendidikan Jawa Timur juga didesak untuk segera mengambil langkah tegas. Di media sosial, tagar seperti #AuditSMANDI dan #TindakStudiIlegal terus bergema, mencerminkan kemarahan publik yang makin tak terbendung.
Kasus ini pun jadi cermin buram dunia pendidikan. Alih-alih menjadi teladan dalam keterbukaan dan tata kelola yang baik, yang terjadi justru dugaan arogansi dan sikap semena-mena.
Program yang seharusnya mendidik, kini berubah menjadi ladang konflik dan kecurigaan.
Kini sorotan tertuju pada langkah yang akan diambil pemerintah. Apakah Dinas Pendidikan Jawa Timur, Bupati Lamongan, dan Kementerian akan bertindak tegas, atau justru membiarkan praktik sejenis terus berlangsung, merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan negeri. (Ded)
