SURABAYA – Kejaksaan Agung baru-baru ini mengguncang publik dengan penetapan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di tubuh anak perusahaan Pertamina, yang terjadi antara tahun 2018 hingga 2023.
Menanggapi perkembangan ini, Bramada Pratama Putra, S.H., selaku Ketua Harian YALPK GROUP, menyampaikan seruan tegas mengenai pentingnya penegakan hukum yang tanpa kompromi.
Ia menekankan bahwa jika para tersangka terbukti melakukan tindak pidana korupsi, mereka harus menghadapi konsekuensi hukum yang paling berat. Hal ini, menurutnya, krusial untuk menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya praktik korupsi di masa mendatang.
Bramada menyoroti peran vital Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menopang perekonomian nasional, yang mengharuskan perusahaan tersebut dijalankan dengan standar transparansi dan akuntabilitas tertinggi.
“Sebagai entitas yang dimiliki negara, Pertamina memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas energi dan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, setiap indikasi korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara harus diusut tuntas,” tegas Bramada pada hari Jumat (28/2/2025).
Ia juga menggarisbawahi bahwa kasus ini menambah daftar panjang permasalahan yang kerap menghantui BUMN yang bergerak di sektor strategis seperti Pertamina. Hal ini, menurutnya, mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas yang memerlukan perbaikan segera.
“Sekali lagi, jika terbukti bersalah, para pelaku harus menerima hukuman yang setimpal. Ini adalah langkah penting untuk mengirimkan pesan yang jelas bahwa korupsi tidak akan ditoleransi di negeri ini,” pungkasnya. (Red)
