LAMONGAN – Meski Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 resmi disetujui dalam rapat paripurna DPRD Lamongan pada Senin (11/8/2025), proyeksi keuangan yang dipaparkan justru mengindikasikan kondisi fiskal yang rawan defisit dan menuntut kehati-hatian ekstra.
Penandatanganan persetujuan dilakukan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Wakil Ketua DPRD Kacung Purwanto di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Namun di balik seremoni itu, angka-angka yang tercantum dalam rancangan justru menunjukkan bahwa belanja daerah akan jauh melampaui pendapatan yang diproyeksikan.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes menyebut penyusunan KUA-PPAS tepat waktu adalah bentuk komitmen menjalankan perencanaan.
Namun, faktanya, data yang dibacakan menunjukkan pendapatan daerah hanya diproyeksikan Rp3,246 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp3,391 triliun, selisih lebih dari Rp145 miliar yang akan ditutup dari pembiayaan netto.
Defisit ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah akan tetap mengandalkan pembiayaan untuk menutup celah keuangan, bukan dari peningkatan signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD).
Padahal, Badan Anggaran DPRD sudah mengingatkan perlunya inovasi serius dan monitoring ketat terhadap retribusi daerah, agar kontribusinya terhadap PAD bisa meningkat.
“Tahun 2026 akan menjadi ujian berat di tengah dinamika global dan nasional yang masih fluktuatif. Pemerintah harus tanggap dan adaptif,” kata Pak Yes.
Namun, kritik mengemuka bahwa jargon adaptif dan responsif kerap tidak diikuti dengan implementasi nyata yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung.
Meski Bupati menyebut arah pembangunan akan fokus pada penguatan ekonomi, investasi, pemerataan infrastruktur, transformasi digital, dan penurunan kemiskinan, banyak pihak menilai target tersebut berpotensi sulit tercapai jika kondisi fiskal terus tertekan dan efektivitas belanja tidak maksimal.
Dengan sisa lebih pembiayaan anggaran daerah (SiLPA) yang nol rupiah, ruang fiskal Lamongan pada 2026 diprediksi akan sangat sempit.
Hal ini berpotensi menghambat fleksibilitas pemerintah daerah dalam menghadapi kejadian tak terduga, sekaligus meningkatkan risiko keterlambatan proyek maupun penurunan kualitas layanan publik. (Bup)
