BOJONEGORO – Sejumlah massa yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Demokrasi Bojonegoro (FPDB) menggelar aksi damai di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, Senin (04/11/2024).
Sembari membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan, mereka ingin agar KPU profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu terutama terkait Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bojonegoro.
Para pendemo juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Pilkada di Bojonegoro. Mereka ingin memastikan bahwa setiap tahap proses Pilkada dilakukan dengan benar dan adil. Pengawasan ini dianggap vital, mengingat adanya potensi penyimpangan yang dapat mempengaruhi hasil Pilkada. Dengan pengawasan yang lebih baik, diharapkan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bojonegoro dapat lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yulianto koordinator aksi menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya menuntut KPU Bojonegoro supaya adil dan profesional dalam menjalankan tugasnya, serta tidak mempermainkan demokrasi.
Selain itu, dirinya juga menyoroti terkait batalnya atau ditundanya debat kedua setelah kericuhan debat pertama yang diselenggarakan KPU setempat.
“Menurut kami KPU kurang memahami dalam mengartikan dan menyelenggarakan aturan PKPU, sehingga hemat kami KPU adalah sebagai provokator nya masyarakat dan mengingkari janjinya, bahwa Pilkada damai itu di coreng sendiri oleh KPU dengan ketidakmampuannya melaksanakan aturan PKPU,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan yang disampaikan oleh pendemo, KPU Kabupaten Bojonegoro mengambil beberapa langkah yang cukup proaktif. Salah satu langkah tersebut adalah mengadakan dialog dengan perwakilan massa untuk memahami secara lebih mendalam poin-poin yang menjadi sorotan. Dengan cara ini, KPU berharap dapat membangun jembatan komunikasi yang lebih kuat antara lembaga dan warga.
Penting untuk dicatat, bahwa KPU juga berupaya untuk transparan dalam setiap tindakan yang diambil, sehingga publik merasa lebih yakin terhadap integritas dan objektivitas lembaga tersebut. Komunikasi yang terbuka antara KPU dan masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan informasi yang sering kali menjadi sumber ketidakpercayaan. Keberhasilan dalam mengelola komunikasi ini tidak hanya berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap KPU, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang akan datang. Dengan mendengar suara rakyat dan merespon aspirasi mereka, KPU Kabupaten Bojonegoro menunjukkan komitmennya untuk melayani masyarakat secara lebih baik dalam aspek demokrasi.
Sambil berdialog dan membaca tuntutan dari para pendemo, KPU Bojonegoro berkomitmen akan menjalankan tahapan Pilkada dengan sebaik mungkin, bahkan sejauh ini KPU juga telah memberikan fasilitas bagi kedua paslon baik dalam penyelenggaraan debat, APK, poster maupun banner.
Sementara itu, ketua KPU Bojonegoro Robby Adi Perwira menyampaikan ucapan terima kasih kepada masa yang menyampaikan tuntutan dan harapan kepada KPU Bojonegoro demi terselenggaranya Pilkada di Bojonegoro yang aman tertib dan demokratis.
“Mereka rekan-rekan yang menggelar aksi damai adalah bagian dari masyarakat yang berhak memberikan harapan, yang berhak memberikan tuntutan kepada kami sebagai penyelenggara pemilu untuk bekerja yang lebih baik dan benar,” ungkapnya.
Ia juga memaparkan beberapa tuntutan dari para pendemo, diantaranya adalah, bahwa KPU diminta untuk profesional mengawal Pilkada, juga disampaikan terkait soal ditundanya debat.
“Debat adalah salah satu fasilitas dari KPU untuk kedua paslon menyampaikan visi dan misinya. Tidak hanya debat publik saja yang kami fasilitasi, kami juga memfasilitasi pembuatan APK. Kita fasilitasi nanti penayangan di televisi, di media cetak dan sebagainya,” jelasnya.
“Artinya fasilitas itu semua kami berikan agar kedua paslon bisa menyampaikan visi dan misinya, supaya masyarakat Bojonegoro bisa membaca dan mengetahui, terlepas para paslon sudah kampanye dengan caranya sendiri,” imbuh Robby.
Demonstrasi yang digelar oleh sejumlah massa di Kabupaten Bojonegoro ini mencerminkan suara dan harapan rakyat untuk perbaikan dalam proses pemilihan umum. Aksi tersebut tidak hanya menjadi ajang ekspresi ketidakpuasan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan mendiskusikan masa depan demokrasi di daerah ini.
Masyarakat mengekspresikan keinginan mereka agar KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, lebih transparan dan akuntabel dalam setiap tahap proses pemilihan. Ketidakpuasan terhadap proses sebelumnya menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan yang diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. (Er)
