BOJONEGORO – Proyek pengawasan rehabilitasi Koramil 0813/10 Kanor, Kabupaten Bojonegoro, yang dibiayai dari APBD 2025 kembali menuai sorotan. Pasalnya, perusahaan pemenang tender, CV Secra, diduga tidak menjalankan kewajiban pengawasan sesuai standar keselamatan kerja.
Sejumlah pekerja terlihat bekerja tanpa perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadinya kecelakaan di lapangan.
Berdasarkan dokumen pengadaan yang dirilis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Bojonegoro, proyek ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 75 juta dengan nilai kontrak hasil negosiasi Rp 74,48 juta.
CV Secra, yang beralamat di Desa Sendangrejo, Kecamatan Dander, ditetapkan sebagai pemenang pengadaan jasa konsultansi konstruksi melalui metode pengadaan langsung.
Ironisnya, meski secara administrasi dan legalitas dinyatakan memenuhi syarat, pelaksanaan pekerjaan justru memperlihatkan praktik yang jauh dari prinsip keselamatan kerja.
Pekerja di lapangan disebut tidak dibekali dengan helm proyek, sepatu safety, hingga rompi pelindung standar. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan dari pihak pemenang tender.
“CV seharusnya tidak hanya fokus pada laporan teknis dan administrasi, tapi juga memastikan keselamatan pekerja di lapangan. Kalau pekerja abai safety, artinya pengawasan gagal,” ujar salah satu pemerhati pembangunan di Bojonegoro Bambang, Rabu (24/9/2025).
Selain itu, dugaan kelalaian ini semakin memperkuat pandangan masyarakat bahwa sejumlah paket pengadaan jasa konsultansi di daerah sering kali hanya formalitas.
Dokumen tender memang lengkap, tetapi implementasi di lapangan kerap jauh dari standar mutu dan keselamatan.
Proyek rehabilitasi ini sendiri berada di bawah kode paket 10287118000 dengan sumber dana dari APBD 2025. Dokumen pemilihan menegaskan bahwa peserta wajib memenuhi kualifikasi teknis, termasuk pengalaman, penyediaan tenaga ahli, serta pemenuhan aspek keamanan. Namun kenyataannya, praktik di lapangan justru bertolak belakang.
Dugaan kelalaian CV Secra juga memunculkan pertanyaan lebih jauh, sejauh mana Pemkab Bojonegoro, khususnya dinas terkait, melakukan kontrol terhadap pemenang tender.
Jika pengawasan lemah, maka keselamatan pekerja bisa menjadi korban, sementara uang negara tetap mengalir tanpa hasil maksimal.
Kritik publik pun bermunculan, menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dan integritas pemenang tender. Banyak pihak berharap, Pemkab Bojonegoro tidak menutup mata terhadap indikasi kelalaian ini, sebab keselamatan pekerja adalah prioritas utama dalam setiap proyek konstruksi.
Program rehabilitasi Koramil Kanor semestinya menjadi langkah positif bagi infrastruktur daerah. Namun dengan adanya dugaan pengabaian keselamatan, proyek ini justru meninggalkan catatan buruk di mata masyarakat. (Er)
