BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, segera mengambil langkah untuk mengoptimalkan ketersediaan dan akses pupuk bersubsidi bagi para petani.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Berdasarkan data BPS tahun 2023, sektor pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian bagi 35,26% angkatan kerja, atau sekitar 54.036 orang di Bojonegoro.
Dalam beberapa tahun terakhir, petani di Bojonegoro menghadapi kendala dalam mengakses pupuk bersubsidi akibat rendahnya kuota alokasi dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Menurut data e-RDKK dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, kebutuhan pupuk bersubsidi pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 196.787 ton, sementara alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya 116.072 ton. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan, sehingga dapat berdampak negatif pada produktivitas hasil pertanian.
Selain masalah kuota, harga pupuk yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) juga menjadi keluhan di kalangan petani. Contohnya, di Desa Cangaan, Kecamatan Kanor, pupuk Urea bersubsidi yang seharusnya dijual maksimal Rp 115 ribu per sak (50 Kg) justru ada yang dijual seharga Rp 140 ribu per sak. Situasi ini menambah beban biaya produksi di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku pertanian.
Menanggapi kondisi ini, sebelum pelantikan, Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah segera melakukan konsolidasi dengan PT Pupuk Indonesia dan ID FOOD pada tanggal 16 dan 18 Januari 2025.
“Alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat belum mencukupi kebutuhan pertanian di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, bersama PT Pupuk Indonesia dan ID FOOD, kami berupaya untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang lebih stabil, lancar, dan tepat sasaran,” tegas Bupati Wahono.
Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas strategi untuk menjaga stabilitas ketersediaan pupuk, termasuk pengajuan permohonan tambahan kuota pupuk bersubsidi kepada Kementerian Pertanian.
PT Pupuk Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk memberikan pelatihan produksi pupuk organik bagi petani lokal, sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia bersubsidi.
Perusahaan tersebut juga siap menjajaki potensi kerja sama yang lebih luas, termasuk rencana dan investasi pembangunan pabrik pupuk di Bojonegoro.
Di sisi lain, kolaborasi dengan ID FOOD juga memperkuat upaya stabilisasi harga pupuk di tingkat petani. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini berupaya untuk memperlancar distribusi pupuk bersubsidi, sehingga petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang sesuai HET dan tepat waktu.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh mekanisme distribusi pupuk bersubsidi dengan melibatkan berbagai pihak guna mengurangi risiko penyelewengan.
Ke depan, sebagai upaya mendukung praktik pertanian berkelanjutan, Pemkab Bojonegoro juga akan mendampingi petani lokal dalam beralih ke pupuk organik melalui program pendampingan dan pelatihan.
“Ini merupakan bagian dari usaha kita untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani demi menjadikan Bojonegoro lebih makmur dan membanggakan,” ujar Bupati Wahono. (yen)
