BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menggalakkan program pemanfaatan lahan pekarangan sebagai salah satu strategi pengendalian inflasi daerah.
Langkah ini dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan keluarga dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Sukaemi, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang digelar di Productive Room, Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (14/4/2025).
Menurut Sukaemi, pengendalian inflasi tidak cukup hanya bergantung pada peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang sudah cukup solid.
Diperlukan aksi nyata yang menyentuh langsung masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
“Langkah konkret seperti kolaborasi dengan Bulog dan pihak terkait untuk menjaga pasokan bahan pokok sangat penting. Distribusi kebutuhan pokok harus dijaga agar tetap lancar, terutama komoditas strategis seperti cabai,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pemberdayaan keluarga melalui intensifikasi pemanfaatan pekarangan rumah.
Warga didorong menanam cabai, tomat, dan sayuran lainnya sebagai solusi kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus mengurangi tekanan harga pasar.
“Setiap rumah biasanya punya lahan meski kecil. Kalau dioptimalkan, hasilnya bisa membantu keluarga sekaligus menambah penghasilan. Bahkan pembibitan pun bisa dilakukan mandiri. DKPP siap mendampingi dengan penyuluh untuk memastikan tanaman tumbuh maksimal, baik di polibag maupun di tanah langsung,” tambahnya.
Program menanam di pekarangan ini juga sejalan dengan inisiatif GAYATRI (Gerakan Ayam Petelur Mandiri) yang telah berjalan dan bertujuan memperkuat ketahanan pangan dari sisi protein hewani.
Di samping itu, Sukaemi juga mengungkapkan perlunya kalender tanam yang terstruktur dan terkoordinasi.
Dengan jadwal tanam yang tidak serempak, pasokan hasil panen akan lebih merata sepanjang waktu sehingga gejolak harga dapat diminimalisir.
Untuk jangka panjang, Pemkab telah menggandeng PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) guna mengantisipasi lonjakan harga atau kelangkaan bahan pokok.
Program ini akan disinergikan dengan pengembangan budidaya ayam kampung dan ikan lele yang sudah dijalankan di masyarakat.
Di sisi lain, Ferdian Darma Atmaja selaku Kepala Bulog Bojonegoro menegaskan bahwa stok bahan pokok di wilayahnya dalam kondisi aman.
Gudang Bulog Sumengko tercatat memiliki 6.915 ton beras, 59,6 ton gula, dan 21 ribu liter minyak goreng.
Penyerapan gabah kering dari petani pun telah mencapai 11 ribu ton, melampaui target nasional sebesar 8.700 ton.
“Penyerapan ini juga melibatkan TNI serta penggilingan lokal sebagai mitra. Kami memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke masyarakat,” ujar Ferdian.
Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai stakeholder, Pemkab Bojonegoro optimis mampu menjaga stabilitas harga dan sekaligus menekan angka kemiskinan secara bertahap. (Yen)
