KEDIRI – Simulasi Pemilu memainkan peran yang penting dalam persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, terutama di Kota Kediri. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Kediri, Minggu 17 November 2024, bertempat di Kelurahan Semampir ini, melibatkan petugas KPPS, PPS dan PPK. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelatihan bagi petugas Pemilu, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses pemungutan suara.
Dengan memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas, simulasi Pemilu membantu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.
Menurut penjelasan Komisioner KPU Kota Kediri Divisi Teknis Penyelenggaraan Adiba Zaimatu Sofi, tujuan utama dari simulasi ini adalah untuk memberikan pengalaman praktis kepada petugas pemilu. Melalui latihan ini, mereka dapat mempelajari mekanisme yang harus diterapkan pada hari H, mulai dari persiapan, pengelolaan pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Dengan demikian, petugas dapat lebih percaya diri dan siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul saat pelaksanaan Pilkada.
“Kami ingin memastikan semua pihak, terutama anggota baru, paham bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan. Simulasi ini menjadi sarana pelatihan bagi mereka,” jelasnya.
Lebih jauh lagi, simulasi Pemilu juga bertujuan untuk mendidik anggota baru tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Dengan pemahaman yang baik tentang proses pemilu, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam memilih pemimpin mereka. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merasakan bagaimana menjadi bagian dari proses demokrasi, sehingga mereka lebih menghargai pentingnya suara.
“Aturan baru dalam proses penulisan hasil pemungutan suara. Jika ada kesalahan dalam penulisan hasil, petugas harus menggarisnya secara horizontal dua kali dan hasil tersebut diparaf oleh ketua KPPS dan saksi. Tidak boleh menggunakan stipo atau alat koreksi lainnya,” ungkapnya.
Sementara, Ketua KPU Kota Kediri Reza Cristian menyampaikan, dalam konteks simulasi pemilu yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri, upaya untuk memastikan transparansi ditunjukkan melalui berbagai inisiatif. Salah satu langkah signifikan adalah penayangan proses simulasi di platform YouTube. Dengan cara ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyaksikan langsung jalannya simulasi, sehingga meminimalisir potensi kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas. Penyebaran informasi secara terbuka ini memungkinkan publik untuk terlibat dan memahami mekanisme pemilu yang sebenarnya.
“Simulasi ini tidak hanya untuk melatih petugas, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dengan di tayangkan di YouTube, dengan itu masyarakat bisa melihat semua proses dan berjalan dengan baik sesuai aturan,” jelasnya.
Selain aspek transparansi, keterlibatan masyarakat juga menjadi fokus utama dalam simulasi pemilu ini. KPU Kota Kediri berhasil melibatkan lebih dari 400 pemilih, termasuk individu dengan disabilitas. Ini menunjukkan komitmen KPU dalam memastikan semua lapisan masyarakat memiliki suara dan mampu berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan melibatkan pemilih dari berbagai latar belakang, KPU bertujuan untuk menghadirkan representasi yang lebih adil dan merata. Keterlibatan pemilih disabilitas juga merupakan langkah penting dalam memberikan peluang yang sama bagi semua warga negara, mempromosikan inklusivitas dalam setiap tahap pemilu.
“Kegiatan simulasi ini melibatkan 400 lebih pemilih termasuk simulasi pemilih disabilitas. Keterlibatan masyarakat dalam simulasi juga sangat di harapkan masyarakat memahami mekanisme Pilkada dan lebih dekat dengan proses demokrasi,” pungkasnya.
Pentingnya simulasi Pemilukada tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan kepercayaan publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam simulasi, pihak penyelenggara menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas Pemilu, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada mendatang. Maka, simulasi Pemilu di Kota Kediri menjadi langkah awal yang signifikan untuk memastikan pilkada yang transparan dan efektif. (Sdr)
