BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tak main-main soal urusan perut rakyat, khususnya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak sekedar kenyang, Pemkab Bojonegoro kini pasang standar tinggi, semua dapur harus higienis atau terancam evaluasi total.
Dalam pertemuan penting di Ruang Angling Dharma, Senin (09/03/2026), Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah blak-blakan soal kondisi dapur penyedia gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya.
Saat ini, sudah ada 133 SPPG yang tersebar di Bojonegoro untuk melayani sekitar 356 ribu penerima manfaat.
Artinya, jangkauan program ini sudah menyentuh angka fantastis, yakni 80 persen, namun, Nurul Azizah mengingatkan bahwa kuantitas bukan segalanya.
“Masyarakat sekarang kritis, sedikit saja ada yang kurang pas di menu, langsung viral di media sosial. Jadi, dapur SPPG wajib tunduk pada standar,” tegas sosok yang akrab disapa Bu Nurul ini.
Data mengejutkan datang dari Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiati.
Dari hasil audit lapangan, ternyata masih ada ‘pekerjaan rumah’ besar, 118 SPPG sudah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
80 SPPG dinyatakan lulus dan mengantongi sertifikat, 23 SPPG justru mendapat rapor merah alias Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena masalah sarana prasarana.
Ninik memberikan peringatan keras (umpan balik) kepada 41 pengelola dapur yang belum beres urusan administrasinya maupun fisiknya.
Jika perbaikan tak segera dilakukan, mereka harus mengulang proses dari nol, termasuk uji laboratorium sampel makanan dan kualitas air yang melelahkan.
Langkah tegas ini diambil bukan untuk mempersulit pengelola, melainkan demi memastikan setiap butir nasi dan lauk yang sampai ke tangan anak-anak Bojonegoro benar-benar aman, bersih, dan bergizi.
Pemkab ingin program primadona ini menjadi pondasi kuat bagi kualitas SDM di masa depan. (er)
