TUBAN — Polemik distribusi LPG subsidi 3 kilogram (kg) di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kian menjadi sorotan.
Sejumlah temuan di lapangan mengindikasikan adanya persoalan serius, mulai dari harga yang melampaui ketentuan hingga dugaan praktik tidak transparan dalam rantai distribusi di Tuban.
Perhatian publik mengarah pada salah satu agen besar, PT Barokah Unggul Abadi, yang beroperasi di Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.
Agen ini disebut-sebut mengelola sekitar 80 pangkalan, sehingga memiliki peran dominan dalam distribusi LPG subsidi di wilayah tersebut.
Namun, di balik besarnya jaringan distribusi itu, muncul dugaan adanya ketidaksesuaian dalam praktik di lapangan.
Beberapa pengelola pangkalan mengaku harus menebus LPG dengan harga Rp16.500 per tabung, lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp16.000.
Selisih harga yang terlihat kecil tersebut menjadi signifikan jika dikalikan dengan jumlah distribusi harian.
Kondisi ini memicu dugaan adanya keuntungan tambahan yang tidak semestinya dalam sistem distribusi.
Temuan tersebut memperkuat indikasi bahwa lonjakan harga LPG subsidi tidak hanya terjadi di tingkat pengecer, melainkan diduga sudah dimulai dari tingkat agen.
Ironisnya, sejumlah pangkalan juga mengaku tidak menerima bukti transaksi resmi saat mengambil barang.
Praktik ini dinilai berisiko karena membuat distribusi sulit dilacak.
“Kami ambil tanpa nota. Kalau ada pemeriksaan, tidak ada bukti,” ungkap salah satu pengelola pangkalan.
Ketiadaan dokumen transaksi ini membuka celah besar dalam sistem pengawasan, sekaligus meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan.
Persoalan tidak berhenti di situ. Muncul pula dugaan bahwa dokumen transaksi baru dibuat ketika ada pemeriksaan atau audit.
Jika benar terjadi, hal ini mengarah pada indikasi rekayasa administrasi untuk menyesuaikan data dengan kondisi yang seharusnya, bukan kondisi riil di lapangan.
Situasi ini menunjukkan lemahnya kontrol dalam distribusi LPG subsidi.
Keanehan juga terlihat dari pola distribusi LPG antara momen Lebaran dan hari biasa.
Saat Lebaran, distribusi lebih banyak langsung ke masyarakat, dengan porsi mencapai sekitar 70 persen.
Namun di hari normal, distribusi justru diduga lebih banyak mengalir ke pengecer dengan persentase serupa.
Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan, karena semakin panjang rantai distribusi, semakin besar peluang kenaikan harga sebelum LPG sampai ke tangan konsumen.
Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada periode Lebaran, harga LPG 3 kg dilaporkan melonjak drastis hingga Rp25.000 sampai Rp35.000 per tabung.
Selain mahal, kelangkaan juga sempat terjadi di sejumlah wilayah.
“Biasanya di bawah Rp20 ribu, kemarin sampai Rp30 ribu. Sangat memberatkan,” keluh warga.
Setelah Lebaran pun, harga belum sepenuhnya kembali normal dan masih bertahan di kisaran Rp22.000 hingga Rp25.000 per tabung.
Kondisi semakin rumit karena masyarakat tidak memiliki bukti pembelian.
Sebagian besar mengaku tidak pernah menerima nota transaksi saat membeli LPG.
“Tidak pernah diberi nota, jadi sulit membuktikan,” ujar seorang warga.
Minimnya transparansi ini membuat masyarakat berada di posisi lemah ketika ingin melaporkan dugaan pelanggaran.
Tokoh masyarakat Tuban, Imam Syafii, menilai pengawasan yang ada selama ini belum menyentuh kondisi nyata di lapangan.
“Tidak cukup hanya berdasarkan laporan, harus turun langsung,” tegasnya.
Situasi ini mendorong desakan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi LPG subsidi, khususnya di wilayah Tuban.
Pengawasan berbasis administrasi dinilai tidak cukup efektif tanpa disertai verifikasi langsung di lapangan.
Tanpa langkah konkret, potensi penyimpangan dikhawatirkan akan terus berulang.
Rangkaian temuan ini mengarah pada dugaan bahwa persoalan LPG subsidi di Tuban bukan lagi hanya masalah teknis, melainkan sudah menyentuh aspek sistemik dalam tata kelola distribusi.
Jika tidak segera dibenahi, masyarakat kecil akan terus menjadi pihak yang paling dirugikan harus membeli LPG dengan harga tinggi di tengah sistem distribusi yang tidak transparan.
Kini publik menanti langkah tegas dari pihak terkait. Akankah persoalan ini dituntaskan hingga ke akar, atau kembali berlalu tanpa kejelasan. (Er)
