BOJONEGORO — Kericuhan yang terjadi dalam pelaksanaan Olimpiade Matematika Tingkat SD/MI di Kabupaten Bojonegoro pada Minggu (7/12/2025) mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Kegiatan yang menuai protes dari para orangtua tersebut kini ditindaklanjuti dengan rencana pertemuan semua pihak pada Selasa (9/12/2025) untuk merumuskan langkah penyelesaian.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, langsung bergerak cepat. Pada Minggu (7/12/2025), Wabup menggelar pertemuan dengan Ketua Panitia Olimpiade sekaligus pemilik Saryta Management, Ita Purnamasari, sebagai respon atas laporan masyarakat terkait ketidakjelasan pelaksanaan ajang tersebut.
Dalam dialog tersebut, Wabup menegaskan bahwa seluruh laporan dan keresahan orang tua harus segera direspon secara cepat dan tepat.
Menurutnya, penyelenggara bertanggung jawab penuh karena peserta telah membayar biaya pendaftaran, sementara lomba tak kunjung terlaksana dengan baik.
“Penyelenggara salah, karena tidak berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan dan Kemenag yang membawahi pendidikan dasar dan madrasah ibtida’iyah,” tegas Wabup.
Data menunjukkan masih ada lebih dari 1.300 peserta yang belum mendapat kesempatan mengikuti Olimpiade Matematika. Setiap anak telah membayar biaya pendaftaran sebesar Rp55.000.
Nurul Azizah menegaskan pentingnya pengembalian hak peserta, termasuk opsi pengembalian dana pendaftaran jika kegiatan tidak bisa dilanjutkan.
“Yang terpenting adalah tanggung jawab. Ada hak anak-anak yang belum diterima, dan itu harus dikembalikan,” ujarnya.
Olimpiade Matematika tingkat SD/MI yang digelar pada Minggu (7/12/2025) di Gedung Serbaguna Bojonegoro sejatinya ditunggu banyak orang tua.
Namun, kegiatan tersebut justru berakhir ricuh dan dihentikan sebelum selesai, memicu kekecewaan besar dari peserta dan wali murid.
Pemkab Bojonegoro memastikan akan membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan ini dan mencegah kejadian serupa terulang. (er)
