BOJONEGORO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro terus tancap gas memperkuat layanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, akurat, dan inovatif.
Upaya ini diwujudkan melalui Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang digelar di Creative Room Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (9/10/2025).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur layanan sekaligus mempersiapkan langkah menuju Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) pada tahun 2026.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa kunci pembangunan daerah terletak pada data kependudukan yang valid dan akuntabel.
Data tersebut menjadi dasar dalam menjalankan lima kebijakan prioritas Pemkab Bojonegoro, yaitu, Menurunkan angka kemiskinan, Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Mendorong pertumbuhan ekonomi, Mengurangi angka pengangguran, dan Memperkuat konektivitas wilayah.
“Target kebijakan prioritas itu tidak bisa lepas dari keakuratan data. Karena itu, inovasi harus terus digerakkan. Inovasi muncul dari masalah — dan solusinya harus berpihak pada masyarakat,” ujarnya bersemangat.
Wabup juga mengapresiasi berbagai inovasi layanan jemput bola Dukcapil, seperti perekaman e-KTP bagi lansia, penyandang disabilitas, dan ODGJ, yang dinilai nyata membantu masyarakat rentan mendapatkan hak administrasi kependudukannya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Bojonegoro, Yayan Rohman, menjelaskan bahwa evaluasi ini merupakan langkah awal menuju predikat Zona Integritas WBK/WBBM di tahun mendatang.
“Tujuannya bukan sekadar menilai, tapi memperkuat komitmen seluruh jajaran untuk memberikan layanan yang efektif, efisien, dan sesuai standar. Kami ingin menghadirkan layanan yang memuaskan dan membangun kepercayaan publik,” ungkapnya.
Yayan menambahkan, seluruh ASN Dukcapil dituntut terus beradaptasi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan prima, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang tengah digaungkan oleh Pemkab Bojonegoro.
Melalui evaluasi ini, Dukcapil Bojonegoro berharap dapat semakin dekat dengan masyarakat dan memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap layanan kependudukan.
Langkah menuju Zona Integritas 2026 bukan hanya soal predikat, tetapi juga komitmen moral untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, cepat, dan memuaskan masyarakat. (yen)
