BOJONEGORO – Isu dugaan peredaran narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro kian memantik perhatian publik.
Informasi yang beredar menyebut adanya aktivitas mencurigakan di sejumlah blok hunian, disertai dugaan aliran dana rutin kepada oknum petugas berinisial S dan L.
Tak hanya itu, muncul pula dugaan keterlibatan oknum lain berinisial W yang disebut memperjualbelikan pipet di dalam lapas.
Alat tersebut kerap disalahgunakan sebagai sarana konsumsi narkotika, sehingga praktik itu dinilai berpotensi membuka celah penyalahgunaan barang terlarang di balik jeruji besi.
Dalam informasi yang beredar, beberapa nama warga binaan turut disebut, di antaranya Nyambek dan Y di Blok A5, D di Blok B6, serta I di Blok B7.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih membutuhkan klarifikasi resmi dan pembuktian dari aparat penegak hukum.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Lapas Kelas IIA Bojonegoro maupun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur terkait tudingan tersebut.
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, secara terbuka melontarkan ultimatum kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur.
Ia meminta inspeksi mendadak (sidak) dilakukan dalam waktu tiga hari serta hasilnya diumumkan secara transparan kepada publik.
“Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, patut diduga ada pembiaran sistemik. Jangan sampai lapas berubah menjadi pusat kendali narkoba dari dalam,” tegas Baihaki, Senin (16/2/2026).
Menurutnya, jika investigasi menemukan adanya kelalaian struktural maupun keterlibatan oknum petugas, maka pencopotan pimpinan lapas harus menjadi konsekuensi logis.
“Negara tidak boleh kalah oleh jaringan narkotika. Jika ada yang bermain, jangan dilindungi. Copot dan proses hukum,” ujarnya.
Kasus ini menjadi sorotan serius dan ujian integritas bagi institusi pemasyarakatan di Jawa Timur.
Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru disorot karena dugaan praktik ilegal di dalamnya.
Publik kini menanti langkah tegas, investigasi terbuka, serta komitmen pemberantasan narkotika yang tidak tebang pilih.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga marwah lembaga negara sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
Sampai berita ini diturunkan, proses klarifikasi dan pendalaman informasi masih ditunggu. (er)
