BOJONEGORO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bojonegoro menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Kamis (4/9/2025).
Dengan membawa spanduk dan pengeras suara, mereka menyuarakan 17 tuntutan rakyat yang ditujukan langsung kepada Presiden, DPR, partai politik, kepolisian, TNI, hingga kementerian sektor ekonomi.
Aksi ini menjadi perhatian publik karena tuntutan yang diajukan cukup tajam dan menyentuh berbagai aspek, mulai dari hak demokrasi, akuntabilitas pejabat publik, hingga kesejahteraan buruh dan pekerja.
HMI menegaskan bahwa deadline pemenuhan 17 tuntutan tersebut hanya satu minggu, tepatnya 5 September 2025. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka memastikan akan kembali turun ke jalan dengan gerakan yang lebih besar.
Tuntutan untuk Presiden Prabowo
Mahasiswa meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menarik TNI dari tugas pengamanan sipil dan menjamin tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
Selain itu, mereka menuntut pembentukan tim investigasi independen terkait kasus kekerasan aparat yang menewaskan Affan Kurniawan dan Umar Amarudin, serta korban lain dalam demonstrasi 28–30 Agustus lalu.
Tuntutan untuk DPR
Kritik keras juga ditujukan kepada DPR. HMI mendesak pembekuan kenaikan gaji dan fasilitas anggota DPR, transparansi anggaran, hingga penegakan sanksi bagi anggota bermasalah melalui Badan Kehormatan DPR.
Tuntutan untuk Partai Politik
Tidak ketinggalan, partai politik juga disorot. HMI meminta partai untuk memecat kader yang tidak etis, mengumumkan komitmen keberpihakan pada rakyat, serta membuka ruang dialog bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Tuntutan untuk Polri dan TNI
Aparat keamanan menjadi sorotan utama. Mahasiswa menuntut Polri membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan kekerasan, serta menindak tegas anggota yang melanggar HAM.
Sementara untuk TNI, HMI mendesak agar segera kembali ke barak, menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, dan menegaskan komitmen tidak mengintervensi ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tuntutan untuk Kementerian Sektor Ekonomi
Di sektor ekonomi, mahasiswa menekankan pentingnya upah layak bagi semua pekerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, hingga mitra ojol.
Mereka juga mendesak langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan menuntut adanya dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan sistem outsourcing.
Suara Mahasiswa untuk Demokrasi
Dalam orasinya, koordinator aksi menyebutkan bahwa perjuangan ini bukan hanya milik mahasiswa, melainkan suara rakyat yang selama ini terpinggirkan.
“Ini bukan sekedar tuntutan mahasiswa, tapi suara rakyat yang kami bawa. Kami beri waktu satu minggu, jika tidak ditindaklanjuti, jangan salahkan kami bila turun dengan massa yang lebih besar,” tegas salah satu orator HMI.
Aksi damai tersebut berlangsung kondusif dengan penjagaan aparat kepolisian. Meski begitu, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal 17 tuntutan tersebut hingga benar-benar diwujudkan, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Dengan agenda besar yang mereka bawa, aksi HMI Bojonegoro ini diyakini akan menjadi salah satu gelombang penting dalam dinamika demokrasi di Indonesia pasca rangkaian demonstrasi akhir Agustus lalu. (Er)
