JAKARTA – Suara buruh menggema di jantung ibu kota, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FARKES KSPI) ambil peran penting dalam Seminar Kebangsaan bertema “Redesain Pemilu Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi” yang digelar Partai Buruh di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (31/07/2025).
Seminar ini menjadi ajang strategis mempertemukan tokoh-tokoh nasional, akademisi, hingga serikat buruh dari berbagai sektor untuk menyuarakan urgensi perombakan sistem pemilu yang lebih demokratis dan inklusif.
Fokus utama diskusi kali ini adalah soal pemisahan pemilu nasional dan lokal, revisi ambang batas parlemen (parliamentary threshold), serta penguatan demokrasi substantif yang berpihak pada rakyat pekerja.
Empat pimpinan pusat FARKES KSPI hadir sebagai delegasi resmi, Idris Idham Sekretaris Jenderal, Siswo Darsono Wakil Sekjen, H. Amirudin Ketua Rumah Sakit, Anny Rohayani Sekretaris Rumah Sakit.
Dalam paparannya, Sekjen FARKES KSPI Idris Idham menegaskan bahwa keterlibatan organisasi buruh dalam desain sistem politik adalah keharusan mutlak.
“Keterwakilan buruh dalam sistem demokrasi tak boleh hanya formalitas. Harus nyata. Dan itu bisa diwujudkan melalui partai alternatif seperti Partai Buruh yang lahir dari perjuangan kaum pekerja,” tegas Idris.
Seminar ini juga diramaikan oleh kehadiran sejumlah pembicara terkemuka nasional seperti, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (Pakar Hukum Tata Negara), Zulfikar Arse Sadikin (Wakil Ketua Komisi II DPR RI), Mochammad Afifuddin (Ketua KPU RI), Said Salahudin (Wakil Presiden Partai Buruh).
Diskusi berjalan dinamis, membedah potensi perubahan sistem pemilu yang lebih demokratis dan menyuarakan pentingnya peran aktif serikat pekerja dalam setiap prosesnya.
FARKES KSPI menegaskan komitmennya untuk terus terlibat dalam pembaruan politik yang menyeluruh. Menurut mereka, desain ulang pemilu harus melibatkan suara pekerja formal maupun informal secara adil.
Sebagai informasi, FARKES KSPI merupakan salah satu penggagas utama berdirinya kembali Partai Buruh pada 4–5 Oktober 2021 di Jakarta.
Bersama federasi serikat lainnya, mereka menempuh jalur politik sebagai bagian dari strategi memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh lewat representasi langsung di parlemen.
Buruh harus duduk di kursi kebijakan, bukan hanya di barisan demo. (Dms)
