BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Pengendalian Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (4/3/2026) di Ruang Angling Dharma.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Nurul Azizah, diikuti 28 camat se-Kabupaten Bojonegoro serta seluruh jajaran OPD.
Dalam arahannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa camat memegang peran strategis dalam memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia meminta seluruh camat bergerak cepat, tanggap, dan solutif terhadap berbagai persoalan di wilayah masing-masing.
“Pemerintah harus hadir menjawab keresahan masyarakat. Camat itu ujung tombak pemerintahan di wilayah. Harus visioner, koordinatif, tegas, responsif, dan berintegritas,” tegasnya.
Menurut Bupati, komunikasi aktif dengan masyarakat menjadi kunci agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran.
Camat diminta memahami kondisi demografi dan geografis wilayahnya, sekaligus mampu menggali potensi unggulan yang bisa dikembangkan.
Dengan pemetaan wilayah yang matang, program pembangunan diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
“Kalau potensi wilayah dipahami dengan baik, pembangunan tidak asal jalan. Semua berbasis kebutuhan riil masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Nurul Azizah mengingatkan pentingnya pengawasan wilayah secara konsisten, termasuk memantau keberadaan bangunan yang belum memiliki izin resmi.
Ia juga menekankan bahwa tahun 2026 menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, gedung sekolah, sarana prasarana pendukung, penguatan sektor ekonomi dan pariwisata.
“Yang paling prioritas segera diusulkan. Pemerintah harus responsif dan solutif sesuai arahan Bapak Bupati,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menjelaskan bahwa rakor kali ini diisi pemaparan langsung dari para camat terkait program prioritas di wilayah masing-masing.
Beberapa poin utama yang dibahas antara lain:
1. Potensi Wilayah
Meliputi sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM, termasuk pengelolaan aset milik Pemkab di masing-masing kecamatan.
2. Infrastruktur Prioritas
Identifikasi kebutuhan pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan sarana prasarana lain yang mendesak.
3. Program Unggulan Pemkab
Pelaksanaan program prioritas seperti Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan Kolega.
4. Data Sosial dan Pengangguran
Progres verifikasi dan validasi DTSEN serta data keluarga penerima manfaat, termasuk pemetaan angka pengangguran di setiap desa.
Rakor ini menjadi forum evaluasi sekaligus konsolidasi untuk memastikan seluruh program berjalan efektif, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dengan sinergi antara Bupati, Wakil Bupati, camat, dan OPD, Pemkab Bojonegoro menargetkan pembangunan 2026 berjalan lebih terarah, berbasis data, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Pesan utamanya adalah, pemerintah tidak boleh pasif. Harus hadir, cepat merespon, dan mampu memberi solusi konkret di lapangan. (er)
