BOJONEGORO – Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Selasa (3/6/2025), Bupati Setyo Wahono menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum seluruh fraksi terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat tersebut menjadi momen penting untuk menjelaskan arah kebijakan anggaran, progres pembangunan, hingga strategi daerah menghadapi berbagai tantangan fiskal.
Mengawali pemaparannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak hingga Bojonegoro berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk ke-11 kalinya sejak 2014.
“Ini adalah hasil kerja keras bersama antara eksekutif dan legislatif,” ungkapnya.
Menjawab sorotan mayoritas fraksi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati menyebut 50% PAD masih bersumber dari BLUD Rumah Sakit Daerah yang penggunaannya bersifat khusus.
Namun, Pemkab terus mendorong sektor lain, terutama pajak daerah, dengan berbagai inovasi seperti, Program WAP (Warga Agen Pajak), Layanan keliling PBB, Persiapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor 2025, Perluasan basis data pajak dan kemudahan layanan online via Tokopedia, Shopee, Indomaret, e-wallet, dan lainnya.
“Selain itu, dilakukan penyesuaian tarif retribusi, penguatan BUMD, serta optimalisasi aset daerah sebagai sumber PAD melalui sistem sewa,” jelasnya.
Soal realisasi belanja dan pembiayaan, Bupati mengakui adanya tantangan. Untuk itu, sejumlah perbaikan dilakukan, seperti, percepatan proses lelang proyek, peningkatan koordinasi antar-OPD, penguatan monitoring dan evaluasi.
Belanja bantuan keuangan ke desa tidak maksimal karena perubahan regulasi mendadak pada September 2024, namun dipastikan tahun 2025 akan lebih optimal dan merata.
“Sementara, belanja subsidi hanya terserap 13,38% karena tergantung pada jumlah pengajuan BPR Bojonegoro untuk subsidi bunga pinjaman mikro melalui program Kartu Pedagang Produktif,” katanya.
Menanggapi Fraksi Demokrat, Bupati menegaskan komitmen daerah dalam peningkatan mutu pendidikan. Tahun 2024, Pemkab merehabilitasi, 198 ruang kelas SD, 34 ruang SMP.
Selain itu, guru tidak tetap (GTT dan PTT) kini telah diangkat menjadi PPPK, sementara dana BOS digunakan untuk melengkapi peralatan sekolah yang masih kurang.
Kemiskinan di Bojonegoro pada 2024 tercatat turun menjadi 11,69%, lebih baik dibanding 2023. Ini dicapai melalui strategi, Pengurangan beban pengeluaran, Peningkatan pendapatan masyarakat, Penanganan kantong-kantong kemiskinan, Serta inovasi pendataan berbasis Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA).
“Sektor kesehatan juga diperkuat lewat program Universal Health Coverage (UHC) yang menjamin layanan kesehatan gratis terintegrasi JKN bagi seluruh warga Bojonegoro,” tegas Bupati.
Menjawab soal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024, Bupati Wahono menyebut adanya penurunan signifikan hingga Rp 862 miliar dibanding tahun sebelumnya.
“Ini menunjukkan peningkatan akurasi perencanaan dan efisiensi pelaksanaan anggaran,” pungkasnya. (yen)
