Daerah

Bojonegoro Hadapi Pemangkasan Dana Transfer, Apa Senjata Untuk Mengatasinya

aksesadim01
5770
×

Bojonegoro Hadapi Pemangkasan Dana Transfer, Apa Senjata Untuk Mengatasinya

Sebarkan artikel ini
F0689723 913f 442f a76e 9e5510c3ef06

BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan tidak akan mengendurkan komitmen pembangunan meski menghadapi tantangan berat akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.

Dalam rapat pembahasan Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 di Ruang Angling Dharma, Senin (29/9/2025), Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan bahwa dana transfer pusat diproyeksikan merosot tajam, dari Rp4,5 triliun menjadi hanya Rp3,2 triliun. Artinya, terdapat selisih hingga Rp1,3 triliun yang harus diantisipasi.

“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi perhatian terhadap layanan dasar. Justru dalam kondisi seperti ini, arah prioritas pembangunan harus semakin jelas,” tegasnya.

Wabup Nurul menegaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) akan menjadi instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan belanja daerah di tahun 2026.

Dengan pemanfaatan SILPA, Pemkab berusaha memastikan program prioritas tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas.

Di tengah pengetatan fiskal, Pemkab Bojonegoro tetap memegang teguh lima agenda utama pembangunan, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan

2. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

3. Peningkatan layanan kesehatan

4. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah

5. Perluasan konektivitas wilayah

“Program ini harus benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat Bojonegoro,” tegas Wabup.

Selain mengandalkan SILPA, strategi lain yang digencarkan Pemkab adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, langkah ini tidak akan dilakukan dengan menambah pajak maupun retribusi baru.

Sebaliknya, pemerintah akan memaksimalkan potensi aset daerah yang selama ini belum dikelola secara optimal. “Aset Pemkab yang terbengkalai harus bisa diberdayakan sehingga memberikan ruang fiskal tambahan bagi pembangunan,” jelas Nurul Azizah.

Menghadapi situasi fiskal yang ketat, Wabup mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk tetap solid.

“Dengan kebersamaan dan kerja keras, semua tantangan bisa dihadapi. Yang terpenting, hasil pembangunan benar-benar bisa dirasakan masyarakat Bojonegoro,” pungkasnya. (yen)