BOJONEGORO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2026 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027 digelar di Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (11/2/2026).
Forum strategis ini menjadi ajang penting “belanja masalah” guna memetakan berbagai persoalan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan sebelum dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Lasuri, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbangcam harus dimanfaatkan untuk menginventarisasi persoalan yang belum terselesaikan agar segera dicarikan solusi konkret.
“Kita ingin belanja masalah di depan. Insyaallah bulan Maret nanti kita duduk bersama Pemkab untuk membahas apa saja persoalan yang belum terpecahkan di Kepohbaru,” ujar Lasuri.
Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah ke depan yang diprediksi semakin menantang.
Menurutnya, besaran APBD Bojonegoro terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Lasuri menjelaskan, APBD tahun 2025 masih berada di kisaran Rp8,9 triliun, turun menjadi sekitar Rp6,4 triliun pada 2026, dan diperkirakan kembali menurun pada 2027 di angka sekitar Rp5,8 triliun.
Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Kondisi ini otomatis mengurangi ruang fiskal daerah, termasuk berdampak pada alokasi belanja pembangunan,” tegasnya.
Tak hanya APBD, Lasuri juga menyinggung dampak kebijakan pusat terhadap Dana Desa.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 178, alokasi dana desa diperkirakan ikut tergerus, dari sebelumnya sekitar Rp300 juta per desa, kini berpotensi berada di kisaran Rp200–300 juta, tergantung variabel dan kebutuhan masing-masing desa.
Situasi tersebut, lanjut Lasuri, menuntut desa lebih selektif dalam mengusulkan program prioritas.
Dia mendorong agar setiap desa fokus pada satu program utama yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau usulannya terlalu banyak, justru sulit diakomodasi. Lebih baik satu titik, tapi jelas dan bisa langsung dieksekusi,” jelasnya.
Dirinya juga menyinggung persoalan kesejahteraan perangkat desa dan kepala desa, khususnya terkait keterlambatan pembayaran hak dan tunjangan akibat keterbatasan anggaran.
Namun demikian, Lasuri berharap adanya pelunasan kewajiban transfer dari pemerintah pusat untuk tahun sebelumnya dapat membantu menutup beban keuangan daerah.
Menariknya, Musrenbangcam Kepohbaru menjadi sorotan karena dihadiri lima anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, sebuah hal yang jarang terjadi di kecamatan lain.
“Ini satu-satunya kecamatan yang dihadiri lima anggota dewan. Di tempat lain bahkan ada yang tidak dihadiri satu pun, dan itu sering jadi sorotan di media sosial,” ungkap Lasuri.
Melalui Musrenbangcam ini, diharapkan seluruh aspirasi dan kebutuhan pembangunan di Kecamatan Kepohbaru dapat terakomodasi secara proporsional, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah. (er)
