BOJONEGORO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini diwujudkan melalui rapat kerja Komisi C yang membahas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sekaligus Proyeksi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (8/1/2026).
Rapat kerja tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kinerja anggaran daerah sepanjang 2025 serta menyusun arah kebijakan fiskal tahun berikutnya.
DPRD menilai pembahasan ini penting guna memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan secara efektif, transparan dan tepat sasaran.
Dalam pemaparan yang diterima DPRD Bojonegoro, dijelaskan bahwa realisasi APBD 2025 secara umum menunjukkan capaian yang cukup positif.
Sejumlah program dan kegiatan pemerintah daerah dilaporkan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Meski demikian, DPRD Bojonegoro mencermati masih adanya beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian khusus.
Evaluasi dan optimalisasi dinilai penting agar kinerja anggaran pada tahun-tahun mendatang dapat lebih maksimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain melakukan evaluasi, rapat juga difokuskan pada pembahasan proyeksi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Proyeksi ini meliputi perencanaan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja, serta penentuan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat dan kapasitas keuangan daerah.
DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa perencanaan anggaran harus disusun secara realistis, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Setiap program yang dirancang diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Melalui forum rapat kerja ini, DPRD juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
DPRD Kabupaten Bojonegoro menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan, sekaligus mendukung pembangunan Kabupaten Bojonegoro yang berkelanjutan. (er)
