SIDOARJO — Kekecewaan mendalam disampaikan Arri Pratama, S.E., menyusul minimnya kehadiran anggota DPRD dalam kegiatan Dialog Kebangsaan yang digelar gabungan 46 organisasi, lembaga, dan komunitas dari wilayah Krian, Balongbendo, dan Tarik. Dari tujuh anggota DPRD yang diundang secara resmi, hanya satu orang yang hadir memenuhi undangan.
Enam wakil rakyat lainnya memilih absen dengan alasan yang dinilai tidak jelas dan mencerminkan rendahnya tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“Undangan sudah kami sampaikan jauh hari. Acara ini bukan kegiatan dadakan, bahkan rutin digelar setiap tiga bulan. Tapi kenyataannya, wakil rakyat justru menjauh dari ruang dialog dengan rakyatnya sendiri,” tegas Arri, Sabtu (13/12/2025).
Upaya panitia untuk melakukan klarifikasi pun tak membuahkan hasil memuaskan. Sebagian anggota dewan disebut beralasan sakit, sementara lainnya tidak memberikan konfirmasi sama sekali.
Kondisi ini dinilai Arri sebagai tamparan keras bagi nilai demokrasi dan fungsi representasi yang seharusnya dijalankan DPRD.
Menurutnya, Dialog Kebangsaan merupakan forum strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun, ketidakhadiran wakil rakyat justru memperlebar jarak antara rakyat dan lembaga legislatif.
“Forum ini kami siapkan agar masyarakat bisa mengadu, berdialog, dan mencari solusi bersama. Tapi yang terjadi, rakyat ditinggal. Akibatnya, banyak persoalan di lapangan mengendap tanpa kejelasan dan penyelesaian,” ungkapnya.
Arri juga menyoroti rendahnya keseriusan sebagian anggota DPRD dalam menyerap aspirasi publik. Ia menyindir keras praktik reses yang dinilai hanya formalitas dan cenderung eksklusif.
“Kalau bertemu rakyat saja enggan, lalu bagaimana bisa mengklaim menyerap aspirasi. Jangan-jangan reses hanya jadi ajang menyenangkan tim sukses dan kelompok sendiri, bukan mendengar suara rakyat secara jujur dan terbuka,” sindirnya tajam.
Ia menegaskan, wakil rakyat tidak seharusnya alergi terhadap kritik dan dialog terbuka. Kehadiran dalam forum kebangsaan, kata Arri, adalah kewajiban moral sekaligus politik, bukan cuma formalitas undangan.
“Jangan hanya hadir saat butuh suara, foto, dan pencitraan. Rakyat tidak membutuhkan janji manis, tapi kehadiran nyata. Jika forum resmi seperti ini saja diabaikan, wajar jika kepercayaan publik terhadap DPRD terus menurun,” pungkasnya. (Red)
