KEDIRI – Puluhan aktivis dari Perkumpulan Sosial Masyarakat (PSM) Banaspati Mojopahit turun ke jalan, aksi damai digelar tepat di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Wilayah Kediri, Kamis (26/6/2025), membawa dua tuntutan penting, minta penambahan kuota siswa di sekolah negeri dan dorong investigasi dugaan pungli di dua sekolah favorit.
Mereka menyuarakan keresahan masyarakat, banyak anak dari keluarga kurang mampu dan berprestasi yang tak lolos ke SMA/SMK negeri karena pagu (kuota) yang terbatas.
“Anak-anak ini punya mimpi besar, tapi terbentur sistem yang membatasi jumlah kursi. Kami ingin ada tambahan kuota di tiap sekolah negeri se-Kediri Raya. Masih banyak yang belum tertampung,” tegas Harbaktian, salah satu perwakilan massa aksi.
Joko Prasetyo, rekan Harbaktian, menambahkan bahwa masyarakat kecewa karena sekolah negeri seolah makin eksklusif. “Negara harus hadir untuk anak-anak rakyat kecil,” serunya.
Tak hanya soal kuota, massa juga menyoroti dugaan pungutan liar (pungli) di SMAN 1 Ngadiluwih dan SMKN 1 Kras. Kabar soal biaya siluman yang dibebankan kepada siswa ramai dibicarakan warga.
Namun, pihak Cabdin mengaku belum mengetahui secara pasti adanya praktik pungli tersebut.
“Kami belum menerima laporan resmi. Silakan jika ada bukti, bisa langsung dilaporkan ke pihak yang berwenang,” ujar Heri Utomo, Kasi Humas Cabdin Kediri.
Menanggapi tuntutan soal tambahan kuota siswa, Sidik Purnomo, Kasi SMK Cabdin, menyampaikan bahwa ada regulasi ketat yang mengatur jumlah siswa per kelas.
“Jumlah maksimal siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) adalah 36 orang, sesuai juknis dari pusat maupun provinsi,” jelasnya.
Ia juga mengungkap, membangun sekolah baru bukan perkara mudah karena menyangkut banyak aspek, termasuk biaya.
“Kalau ingin ada penambahan kuota atau sekolah baru, sebaiknya sampaikan melalui surat resmi ke Cabdin, Dinas Pendidikan Provinsi, hingga Kementerian,” sarannya.
Setelah berdialog, aksi damai ditutup secara tertib. PSM Banaspati Mojopahit berkomitmen menindaklanjuti saran Cabdin.
Mereka akan menyampaikan tuntutan lewat jalur resmi sambil terus mendorong agar dugaan pungli di sekolah negeri benar-benar diusut tuntas.
“Kami akan kawal terus, demi pendidikan yang lebih adil untuk semua,” pungkas Harbaktian. (Sdr)
