BOJONEGORO – Peringatan Hari Jadi Kabupaten (HJB) Bojonegoro ke-349 menjadi momentum penting untuk melihat perkembangan pembangunan sekaligus mengevaluasi tantangan yang masih harus diselesaikan.
Dalam upacara di Alun-Alun Bojonegoro, Selasa (20/10/2026), Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengungkapkan sejumlah capaian positif, mulai dari penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga perluasan akses pendidikan dan kesehatan.
Upacara yang dirangkai dengan peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur tersebut mengusung semangat “Berdaya Saing dan Bertransformasi”.
Tema ini menegaskan arah pembangunan Bojonegoro untuk terus berkembang, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah penurunan angka kemiskinan.
Berdasarkan data yang disampaikan Bupati, persentase penduduk miskin di Bojonegoro turun dari 11,49 persen pada 2025 menjadi 10,69 persen pada 2026.
Penurunan tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan program pembangunan yang dijalankan pada tahun kedua kepemimpinan Bupati Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya memastikan berbagai kebijakan daerah memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Di hadapan peserta upacara, Setyo Wahono menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga media, melalui pendekatan pentahelix.
Menurutnya, kolaborasi menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah harus menghadapi penyesuaian anggaran akibat berkurangnya dana transfer ke daerah.
“Di tengah tantangan penyesuaian anggaran akibat berkurangnya dana transfer ke daerah, kami berkomitmen menjaga setiap kebijakan agar tetap berorientasi pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujar Setyo Wahono.
Selain penurunan kemiskinan, indikator makro pembangunan Bojonegoro pada 2026 juga menunjukkan perkembangan positif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,74 atau meningkat 0,99 poin. Angka tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026 yang ditetapkan sebesar 73,54.
Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kemajuan daerah.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nonmigas Bojonegoro tercatat mencapai 5,86 persen pada Triwulan II 2026.
Pertumbuhan tersebut turut menyumbang 3,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan menjadi 3,90 persen.
Capaian tersebut lebih baik dibandingkan target RPJMD sebesar 4,31 persen.
Peluang kerja juga terus didorong melalui investasi. Salah satu yang disorot adalah PT Shou Fong Lastindo, yang disebut menyerap 3.000 tenaga kerja lokal.
Sektor pertanian tetap menjadi salah satu penopang penting perekonomian Bojonegoro. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan produksi padi daerah pada 2025 mencapai 879.685 ton.
Produktivitas pertanian tersebut didukung pembangunan infrastruktur penunjang, termasuk jalan usaha tani dan jaringan irigasi.
Infrastruktur ini diharapkan mempermudah mobilitas petani, memperlancar distribusi hasil panen, serta meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian.
Pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan sektor pangan agar pertanian tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan, tetapi turut meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan.
Pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perdesaan menjadi perhatian lain dalam agenda pembangunan Bojonegoro.
Hingga 2026, pembangunan jalan poros desa disebut telah mencapai 859,6 kilometer.
Selain itu, pengerjaan jalan kabupaten sepanjang 22,4 kilometer terus dilanjutkan, bersamaan dengan percepatan pembangunan ratusan jembatan.
Pembangunan konektivitas tersebut diarahkan untuk memperlancar mobilitas warga, memperpendek akses menuju pusat pelayanan, serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Infrastruktur yang semakin baik diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan.
Dengan konektivitas yang memadai, akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perdagangan dan layanan pemerintahan diharapkan semakin mudah.
Di bidang kesehatan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan warga Bojonegoro telah mencapai 99,07 persen.
Pencapaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Meski demikian, keberlanjutan program tetap membutuhkan dukungan pelayanan yang berkualitas agar cakupan kepesertaan sejalan dengan kemudahan masyarakat memperoleh layanan.
Perlindungan sosial juga diperluas bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Program tersebut telah menjangkau 83.655 orang atau 89,11 persen dari target 2026.
Perluasan perlindungan ini menjadi penting untuk membantu mengurangi risiko sosial dan ekonomi yang dapat dihadapi pekerja, terutama mereka yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi.
9.300 Siswa Terlayani Angkutan Gratis
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menempatkan pendidikan sebagai salah satu sektor prioritas.
Salah satu program yang dijalankan adalah layanan angkutan pelajar gratis dengan dukungan 113 armada yang beroperasi pada 12 rute.
Layanan tersebut digunakan untuk mendukung mobilitas sekitar 9.300 siswa setiap hari.
Selain membantu akses transportasi menuju sekolah, Pemkab Bojonegoro menyalurkan beasiswa kepada 6.853 mahasiswa.
Pemerintah daerah juga memberikan dukungan terhadap pendirian Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan.
Berbagai program tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi hambatan akses pendidikan, sekaligus memberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Memasuki akhir 2026, sejumlah pekerjaan strategis masih terus diproses oleh Pemkab Bojonegoro.
Di antaranya penataan Alun-Alun Bojonegoro, pengembangan Taman Rajekwesi, penyediaan air bersih, penataan Pasar Kota, serta penanganan banjir perkotaan secara terintegrasi.
Agenda tersebut menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari ruang publik, fasilitas perdagangan, akses air bersih, hingga pengurangan risiko banjir.
Pemkab juga menargetkan pengembangan Rumah Sakit Unggulan Layanan Kesehatan Jiwa dan pembangunan fasilitas panti lansia.
Kedua agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat layanan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Di bidang perlindungan sosial dan pemerataan infrastruktur dasar, pemerintah turut merencanakan program lantai inisiasi bagi 5.770 keluarga penerima manfaat (KPM) serta perluasan akses listrik bagi 771 KPM.
Berbagai agenda tersebut menjadi pekerjaan lanjutan yang perlu dikawal agar perencanaan dapat diwujudkan menjadi layanan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
HJB ke-349 Jadi Pengingat untuk Terus Berbenah
Setyo Wahono menegaskan bahwa peringatan HJB ke-349 tidak hanya menjadi ajang mengenang perjalanan sejarah Kabupaten Bojonegoro.
Momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan.
Berbagai capaian yang telah diraih, mulai dari penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi, hingga perluasan layanan dasar, menjadi modal untuk melangkah ke tahap berikutnya.
Namun, keberhasilan pembangunan tetap perlu diikuti dengan pemerataan manfaat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
“Momentum HJB ke-349 ini harus menjadi titik tolak memperkuat sinergi. Terima kasih atas kolaborasi seluruh pihak. Mari kita lanjutkan kebersamaan ini untuk mewujudkan Bojonegoro yang lebih bahagia, makmur, dan membanggakan,” tutup Bupati Setyo Wahono.
Peringatan HJB ke-349 pun menjadi pengingat bahwa kemajuan Bojonegoro tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi maupun capaian pembangunan fisik, tetapi juga dari seberapa besar perubahan tersebut dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. (er)
