BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan Zona Integritas (ZI).
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan ZI Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat I Gedung Inspektorat Bojonegoro, Senin (6/4/2026).
Rakor yang dipimpin Asisten Administrasi Umum Setda Bojonegoro ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan perangkat daerah menghadapi penilaian nasional.
Dalam forum tersebut, Inspektorat Bojonegoro selaku Tim Penilai Internal (TPI) fokus mendampingi dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan maju dalam penilaian ZI 2026, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta RSUD Sumberrejo.
Dukcapil sendiri bukan peserta baru. Setelah belum berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2021, instansi ini terus berbenah selama lima tahun terakhir dan kini dinilai siap kembali mengikuti penilaian.
Sementara itu, RSUD Sumberrejo untuk pertama kalinya ambil bagian dalam ajang ZI.
Meski debutan, kesiapan administrasi hingga implementasi layanan kesehatan dinilai sudah memenuhi standar awal.
Asisten Administrasi Umum Setda Bojonegoro, Machmuddin, menegaskan bahwa pengalaman sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi.
Ia mencontohkan keberhasilan RSUD Padangan yang pada 2025 berhasil meraih predikat menuju WBK.
“Secara dokumen saya yakin Dukcapil sudah siap. Tapi yang paling penting adalah memastikan pelayanan publik benar-benar bersih, tanpa intervensi atau perantara,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan bahwa batas akhir pengajuan dokumen ZI adalah 31 Mei 2026.
Untuk itu, seluruh kelengkapan ditargetkan rampung sebelum akhir April agar ada waktu cukup untuk evaluasi internal.
“Kita kejar April sudah selesai. Setelah itu ada waktu untuk evaluasi dan penilaian internal sebelum masuk tahap pengajuan,” jelasnya.
Di sisi lain, Inspektur Inspektorat Bojonegoro, Achmad Gunawan, mengungkapkan saat ini terdapat empat OPD yang telah menjadi motor penggerak pembangunan WBK, yakni Dinas Perhubungan, RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, DPMPTSP, dan RSUD Padangan.
Menurutnya, dalam rakor ini pihaknya turut membedah berbagai kendala di lapangan sekaligus mengukur kesiapan riil Dukcapil dan RSUD Sumberrejo.
“Kami dorong kedua OPD ini intens berkoordinasi agar kesiapan mereka semakin matang di setiap tahapan penilaian,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Bojonegoro, Dyah Enggarini Mukti, menjelaskan bahwa proses penilaian ZI tidak sederhana.
Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari pengusulan, seleksi administrasi, analisis dokumen, wawancara, verifikasi lapangan, hingga penetapan predikat.
Dirinya menegaskan bahwa capaian ZI berdampak langsung pada peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB).
Tercatat, nilai RB Bojonegoro meningkat dari 82,84 pada 2024 menjadi 85,79 di tahun 2025.
“Capaian ini bahkan menempatkan Bojonegoro di posisi kedua se-Jawa Timur. Nilai SAKIP juga naik signifikan dan menjadi yang tertinggi di provinsi,” jelasnya.
Tak hanya itu, Irban Pencegahan Tipikor dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Bojonegoro, Rahmat Junaidi, menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memperkuat kualitas dokumen serta penyelesaian berbagai temuan audit.
Ia menyoroti pentingnya inovasi layanan, transparansi publikasi, serta sistem penanganan aduan masyarakat yang responsif.
“Persiapan harus maksimal. Enam area perubahan wajib diperkuat. Targetnya pertengahan Mei semua sudah tuntas sehingga saat pengajuan, kita benar-benar dalam kondisi siap,” pungkasnya.
Melalui langkah ini, Pemkab Bojonegoro optimistis semakin banyak OPD mampu meraih predikat Zona Integritas, sekaligus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. (er)
